Suntikan Rp 31 Triliun untuk Guru PPPK, Ekonom Ingatkan Beban Negara

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pengalihan status Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 2027 memicu perhatian para ahli ekonomi. Pemerintah disarankan berhati-hati mengelola anggaran agar kebijakan ini tidak membebani keuangan negara dalam jangka panjang.

Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman, mengingatkan adanya risiko beban fiskal berulang dari kebijakan tersebut. Hal ini menyusul komitmen pemerintah yang menyiapkan alokasi anggaran awal sekitar Rp 31 triliun.

"Anggaran Rp 31 triliun harus dihitung hati-hati karena ini bukan belanja satu kali, tetapi akan menjadi beban fiskal berulang setiap tahun," ujar Rizal, Sabtu (22/8/2026).

Rizal menekankan pentingnya skema pembiayaan yang berkelanjutan, termasuk kejelasan pembagian porsi beban antara pemerintah pusat dan daerah.

"Jangan sampai pembiayaannya justru mengambil anggaran pendidikan yang lebih produktif seperti peningkatan kualitas guru, sarana sekolah, atau layanan pendidikan," tambahnya.

Meski demikian, Rizal mengapresiasi potensi dampak positifnya. Pengalihan status ini diyakini meningkatkan kesejahteraan guru melalui kepastian pendapatan, tunjangan, dan jenjang karier, asalkan disesuaikan dengan beban kerja yang memadai.

Terkait proses transmisi status, Indef menyarankan agar pemerintah tidak memberlakukannya secara otomatis tanpa evaluasi, namun juga tidak menyulitkan guru melalui seleksi ulang yang rumit.

"Pemerintah perlu menggunakan verifikasi berdasarkan masa kerja, kompetensi, beban mengajar, kinerja, dan kebutuhan guru di setiap daerah," jelas Rizal. Menurutnya, guru yang telah lama mengabdi dan menjalankan beban kerja secara faktual wajib menjadi prioritas utama.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa pemerintah siap menanggung gaji pengalihan PPPK guru dari paruh waktu ke penuh waktu melalui anggaran pusat. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berjalan pada Januari 2027.

"Dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu digaji pusat, itu anggarannya sekitar Rp 31 triliun," ungkap Purbaya di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Selain kepastian status penuh waktu, pemerintah juga membuka ruang bagi guru PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, proses ini akan dilakukan secara bertahap guna menyesuaikan kebutuhan formasi serta menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menyebutkan bahwa untuk saat ini fokus perubahan status dan peluang seleksi PNS baru diprioritaskan bagi profesi guru, termasuk guru agama.

"Kita akan lakukan secara bertahap (staging) satu per satu supaya tidak mengganggu keberlanjutan anggaran," tutup Purbaya.