Bea Cukai Konfirmasi Pejabatnya Diperiksa KPK Terkait OTT di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengakui adanya pejabat di lingkungan mereka yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (4/2/2026).

Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa saat ini pemeriksaan tengah dilakukan oleh tim penyidik lembaga antirasuah tersebut. “Benar, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh tim KPK terhadap pejabat Bea Cukai,” ujar Budi dalam keterangan resminya.

Budi menegaskan bahwa DJBC berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. “Kami masih mengikuti perkembangan lebih lanjut terkait kasus ini,” tambahnya.

Dua OTT Berbeda dalam Sehari Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya menggelar dua operasi senyap di lokasi berbeda pada hari yang sama, yakni di Jakarta dan Banjarmasin. Fitroh menjelaskan bahwa kedua OTT tersebut merupakan kasus yang berbeda dan tidak saling berkaitan.

"Jadi hari ini ada dua OTT. Pertama di Banjarmasin dan kedua di Bea Cukai Jakarta. Ini beda kasus," tegas Fitroh. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Catatan Lima Kali OTT di Awal 2026 Operasi di lingkungan Bea Cukai Jakarta ini menambah panjang daftar aksi tangkap tangan KPK sepanjang awal tahun 2026. Berikut adalah catatan lima OTT yang telah dilakukan KPK:

• 9-10 Januari 2026: OTT terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara (Ditjen Pajak). Delapan orang diamankan.
• 19 Januari 2026: OTT terhadap Wali Kota Madiun, Maidi, terkait dugaan pemerasan modus proyek dan dana CSR.
• 19 Januari 2026: OTT terhadap Bupati Pati, Sudewo, terkait dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
• 4 Februari 2026: OTT di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
• 4 Februari 2026: OTT di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) daerah Jakarta dan Lampung. Salah satu pejabat yang ditangkap adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) pada DJBC Kemenkeu, Rizal.

"Mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung," tutur Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/2/2026).

Diketahui, Rizal saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat Kemenkeu setelah dilantik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada 28 Januari 2026.

Budi mengatakan, KPK juga menangkap sejumlah pihak di wilayah Jakarta, terutama di Kantor Pusat DJBC Kemenkeu.

“Untuk detail berapa jumlah orang yang diamankan di beberapa lokasi pada wilayah Jakarta, nanti kami akan update,” katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sejumlah pihak dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jakarta dan Lampung, Rabu (4/2/2026). Penyidik pun menyita uang miliaran rupiah dan emas seberat kurang lebih 3 kilogram usai kembali dari titik operasi, salah satunya Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai.

"Untuk barang bukti ada uang tunai baik rupiah maupun mata uang asing, dan juga logam mulia. Untuk uang senilai miliaran rupiah, kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar 3 kilogram emas," tutur Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

OTT ini menjadi yang kelima bagi KPK selama 2026, dan yang ketiga secara khusus di lingkungan Kemenkeu pada tahun ini.

KPK mencetak debut OTT di 2026 dengan menangkap delapan orang selama 9-10 Januari 2026. Kemudian pada 11 Januari, KPK mengungkapkan OTT tersebut mengenai dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara.