Begini Alur Pembayaran BBNKB bagi Pemilik Kendaraan Baru di DKI Jakarta

Liputan6.com, Jakarta -  Setiap kendaraan baru yang dibeli masyarakat wajib melalui proses administrasi sebelum dapat beroperasi secara legal di jalan. Salah satu kewajiban utama ialah pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yakni pajak atas peralihan kepemilikan dari pabrikan atau dealer kepada pembeli pertama. Agar prosesnya berjalan lancar, berikut penjelasan mengenai tahapan dan kelengkapan yang perlu dipersiapkan.

1. Dokumen Wajib yang Harus Disiapkan

Dalam pengajuan BBNKB kendaraan baru, pemilik perlu menyiapkan sejumlah dokumen pendukung, yaitu:

• Fotokopi KTP pemilik
• Faktur pembelian dari dealer
• Formulir pengajuan BBNKB
• Surat rekomendasi atau pengantar dari dealer
• Bukti pembayaran kendaraan

Dealer umumnya telah membantu proses penyiapan sebagian berkas, sehingga pemilik hanya perlu memastikan data sudah benar dan lengkap sebelum diajukan.

2. Prosedur Pengajuan di Kantor Samsat

Setelah seluruh dokumen siap, pemilik dapat melanjutkan proses ke kantor Samsat. Tahapannya meliputi:

• Verifikasi kelengkapan dokumen
• Pemeriksaan fisik kendaraan untuk mencocokkan nomor rangka dan mesin
• Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) BBNKB sebagai dasar pembayaran

Pemeriksaan fisik menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh data kendaraan sesuai dengan dokumen resmi dari pabrikan.

Setelah menerima SKPD, pemilik dapat melakukan pembayaran melalui loket yang disediakan di Samsat Induk. Bukti pembayaran ini menjadi dokumen penting untuk tahapan berikutnya, yaitu penerbitan STNK dan pelat nomor.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan BBNKB hanya untuk kendaraan pertama. Untuk pembelian kendaraan kedua dan seterusnya, masyarakat dibebaskan dari kewajiban membayar BBNKB.

4. Penerbitan STNK dan TNKB

Setelah seluruh pembayaran diselesaikan, petugas Samsat akan menjadwalkan waktu pengambilan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Setelah dokumen tersebut diterima, kendaraan telah tercatat secara resmi dan dapat digunakan di jalan raya.

Mendorong Masyarakat untuk Tertib Administrasi KendaraanPemerintah juga mengajak masyarakat untuk memastikan kendaraan yang dimiliki tetap tertib administrasi, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Bagi pemilik yang masih memiliki tunggakan PKB, saat ini merupakan momen yang tepat untuk melunasinya.

Pemprov DKI Jakarta tengah memberikan pembebasan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan PKB dan BBNKB, yang berlaku otomatis tanpa perlu permohonan. Wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya saja. Kebijakan ini berlaku dari 10 November 2025 hingga 31 Desember 2025 dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh wajib pajak yang melakukan pelunasan dalam periode tersebut.

Melalui program ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

(*)