Imbas Erupsi Anak Krakatau, Menhub: Maskapai Harus Fasilitasi Refund dan Reschedule Penerbangan Penumpang

Liputan6.com, Jakarta - Seluruh maskapai diminta memastikan hak penumpang terdampak penutupan delapan bandara karena erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) dipenuhi. Hal itu melalui refund dan reschedule penerbangan.

Demikian disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, dikutip dari Antara, Senin, (7/9/2026).

"Kami sudah menyampaikan bahwa semua airlines harus memfasilitasi hak-hak penumpang untuk melakukan reschedule maupun refund tiketnya," ujar Dudy.

Ia menuturkan, belum menerima laporan mengenai maskapai yang telah memproses pengembalian dana, tetapi seluruh operator penerbangan telah diminta memfasilitasi hak penumpang sesuai ketentuan berlaku.

"Kami belum mendapat laporan (maskapai yang sudah melayani refund)," tutur dia.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan penumpang terdampak pembatalan penerbangan akibat penutupan sejumlah bandara imbas erupsi GAK mendapatkan pengembalian tiket atau refund secara penuh 100%.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa menuturkan, kebijakan refund penuh tersebut berlaku bagi penumpang yang penerbangannya dibatalkan akibat kondisi operasional bandara yang terdampak abu vulkanik erupsi GAK.

"Terkait pembatalan atau refund penerbangan itu berlaku 100 persen," kata Lukman.

Ia menegaskan pengembalian tiket sebesar 100 persen merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat, sehingga penumpang tidak mengalami kerugian akibat pembatalan penerbangan yang terjadi karena faktor keselamatan penerbangan.

Selain itu, Kemenhub juga membuka opsi pemakaian bandara alternatif. Hal ini supaya perjalanan masyarakat dapat berlangsung selama operasional delapan bandara terdampak masih dihentikan sementara.

Bandara alternatif yang disiapkan meliputi Bandara Kertajati di Majalengka, Bandara Ahmad Yani di Semarang, Bandara Juanda di Surabaya, Bandara Yogyakarta International Airport, dan Bandara Adi Soemarmo di Solo.

Dudy mempersilakan maskapai menggunakan bandara alternatif tersebut sebagai lokasi lepas landas maupun pendaratan sesuai kebutuhan operasional dan perkembangan kondisi penyebaran abu vulkanik.