Kolaborasi Kemendagri-Lion Group Dukung Pemulihan Aceh Tamiang

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan Lion Group dalam mendukung percepatan pemulihan penyelenggaraan pemerintahan daerah pascabencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui fasilitasi transportasi udara bagi ratusan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang ditugaskan ke wilayah terdampak bencana.

Keberangkatan tersebut terbagi dalam tiga kloter dengan total 1.132 orang pada hari yang berbeda. Jumlah itu terdiri dari 863 praja dan sisanya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka akan bertugas selama satu bulan, mulai 3 Januari hingga 3 Februari 2026.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melepas keberangkatan para praja IPDN di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (3/1/2026).

Dalam arahannya, Mendagri menegaskan agar seluruh praja IPDN menjalankan tugas secara profesional, menjaga etika, serta tidak menyusahkan masyarakat terdampak bencana. Penugasan tersebut difokuskan pada pembersihan lingkungan perkantoran pemerintahan sekaligus sebagai sarana pembelajaran praktik lapangan dalam mendukung pemulihan fungsi pemerintahan daerah.

“Kantor pemerintahan adalah jantung indikator pulihnya suatu keadaan. Kenapa?Karena di situ ada perintah, otoritas, dan pusat sumber daya,” ujar Mendagri.

Mendagri menjelaskan, pengiriman praja IPDN merupakan bagian dari skenario Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempercepat pemulihan roda pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang. Fokus awal diarahkan pada pengaktifan kembali Kantor Bupati serta sejumlah kantor perangkat daerah yang terdampak banjir, agar aktivitas pemerintahan dapat segera berjalan.

Keberangkatan praja IPDN ke Aceh Tamiang dilakukan dalam tiga kloter menggunakan pesawat Lion Air tanpa dipungut biaya. Dukungan transportasi udara tersebut merupakan bentuk partisipasi Lion Group dalam misi kemanusiaan penanganan bencana dan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam pemulihan daerah terdampak.