Masih Bergantung Migas, Kebutuhan Energi Indonesia Jadi Tantangan Sekaligus Peluang

Liputan6.com, Jakarta - Kebutuhan energi nasional yang terus meningkat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia dalam menjaga ketahanan energi di tengah dinamika global. Sektor hulu migas masih menjadi tulang punggung pasokan energi, namun ketergantungan ini harus diimbangi dengan percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), sehingga dapat menciptakan ekonomi hijau yang tangguh dan inklusif.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Republik Indonesia, Satya Widya Yudha mengatakan, Indonesia dihadapkan pada dua fokus yakni menghadirkan swasembada energi sekaligus meneguhkan komitmen internasional untuk menurunkan emisi karbon.

"Indonesia mengambil satu keputusan yang menurut saya cukup bijaksana. Di Dewan Energi Nasional, kita mengambil satu kesimpulan bahwa kita tidak phasing out fossil tapi kita phase down fossil. Kami mengurangi penggunaan fosil sambil tetap memastikan penurunan emisi karbon terpenuhi," katanya, Sabtu (13/12/2025).

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Kemendagri Edison Siagian, menjelaskan bahwa mengelola energi dan sumber daya mineral berada pada ranah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ia menegaskan bahwa kabupaten dan kota tidak memiliki kewenangan untuk mengolah itu.

"Meski begitu, pemerintah daerah bisa memanfaatkan industri energi di daerahnya dari retribusi, pajak dan lain sebagainya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ungkapnya.

Dari sisi pemerintah daerah, Bupati Trenggalek Muhammad Arifin mengatakan, jika pemerintah pusat dan provinsi memiliki tanggung jawab mengolah energi dan mineral, maka, pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari pemanasan global.

"Maka di Kabupaten Trenggalek kita menargetkan 2045 Kabupaten Trenggalek Net Zero Carbon. Itu sudah disetujui oleh Kemendagri," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipin itu.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM)  atau Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi (Migas), dinilai bakal mendorong pertumbuhan ekonomi daerah penghasil migas. Dengan melibatkan pengusaha daerah hingga UMKM dalam ekosistemnya. 

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak mengatakan, peraturan tersebut menjadi kebijakan yang membawa potensi besar dalam transformasi tata kelola energi di Indonesia. Upaya itu juga memberikan dampak ganda terhadap ekonomi daerah.

Regulasi ini membuka peluang bagi pelaku usaha lokal, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk berpartisipasi langsung dalam meningkatkan ketahanan energi nasional. 

"Aturan ini merupakan kebijakan strategis yang bisa menjadi landasan desentralisasi pengelolaan migas," ujar Ali di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Menurut dia, dampak positif dari implementasi Permen ESDM 14/2025 ini mencakup beberapa aspek penting. Terutama pada peningkatan kinerja sektor migas dan stabilitas ekonomi daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat secara langsung meningkatkan angka lifting migas nasional dan  menciptakan lapangan kerja. 

"Potensi kemandirian energi dan dampak ekonomi lokal nyata bisa diciptakan, terutama melalui peningkatan lifting migas, penciptaan lapangan kerja, dan distribusi pendapatan ke daerah secara lebih merata dari sektor pertambangan migas," jelasnya.

Adapun kontribusi sektor hulu migas terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai Rp 4.132 triliun. Selama ini, daerah bisa memperoleh manfaat sektor hulu migas dari Dana Bagi Hasil dan Participating Interest (PI).

"Jika desentralisasi pengelolaan migas terjadi, hampir dipastikan daerah akan memperoleh manfaat tambahan," imbuh Ali. 

Ali menilai keberhasilan program ini dapat dijadikan acuan model bagi sektor industri ekstraktif lainnya di Indonesia. "Jika sektor migas mampu membuktikan dengan pelibatan aktif pelaku lokal berjalan efektif, hal itu dapat menjadi standar baru tata kelola sumber daya alam lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan," ungkapnya.