Menkeu Purbaya Siap Hapus Utang Pemda Terdampak Bencana

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap menghapus kewajiban utang Pemerintah Daerah (Pemda) yang terdampak bencana alam.

Penghapusan utang ini terutama menyasar pinjaman Pemda untuk pembangunan infrastruktur yang rusak atau bahkan hilang akibat bencana, seperti yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera..

Purbaya menjelaskan, penghapusan utang dilakukan terhadap pinjaman Pemda kepada lembaga pembiayaan negara, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), yang digunakan untuk membangun jembatan, jalan, dan infrastruktur lainnya.

"Kalau di Kemenkeu kita hapusin apa yang ada kan pinjaman Pemda ke SMI, misalnya yang untuk bangun jembatan, bangun jalan, dan lain-lain. Kita lihat kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya dibebasin," ujar Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menurut dia, pemerintah akan melihat secara detail kondisi infrastruktur yang dibiayai melalui pinjaman tersebut. Namun demikian, penghapusan utang tidak serta-merta dilakukan untuk seluruh proyek.

Jika infrastruktur yang dibangun masih ada dan masih berfungsi, maka kewajiban utang Pemda tidak akan dihapus sepenuhnya, melainkan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

"Tapi kalau masih ada akan dikurangi sesuai dengan kondisi daerahnya. Kalau jembatannya masih itu, masa dibebasin. Kan ruas per ruas kan pasti bikinnya. Kita lihat kondisinya seperti apa," ujarnya.

Kendati demikian, Purbaya menegaskan, pemerintah siap menihilkan atau me-nolkan proyek-proyek infrastruktur yang benar-benar hilang akibat bencana.

"Tapi kita siap untuk me-nolkan proyek-proyek yang memang hilang. Hilang, jalannya hancur, kita nolkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya menolak usulan pakaian balpres impor ilegal disalurkan untuk korban bencana Sumatra. Menkeu Purbaya lebih memilih mengirimkan barang baru yang dibeli dari produk lokal untuk disumbangkan kepada korban bencana.

Usulan itu muncul sebagai opsi penanganan balpres impor ilegal yang disita Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Namun, Purbaya membantah akan mengambil pilihan tersebut.

"Kalau saya suruh sumbang, saya beli barang baru, saya kirim ke sana, produksi dalam negeri," tegas Purbaya, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Dia tak peduli balpres impor ilegal itu pakaian baru. Ditegaskannya, kalau tidak ada kebijakan yang membolehkan barang sitaan untuk disumbangkan ke korban bencana, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan pakaian balpres impor ilegal disalurkan untuk korban bencana Sumatra. Menkeu Purbaya lebih memilih mengirimkan barang baru yang dibeli dari produk lokal untuk disumbangkan kepada korban bencana.

Usulan itu muncul sebagai opsi penanganan balpres impor ilegal yang disita Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Namun, Purbaya membantah akan mengambil pilihan tersebut.

"Kalau saya suruh sumbang, saya beli barang baru, saya kirim ke sana, produksi dalam negeri," tegas Purbaya, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Dia tak peduli balpres impor ilegal itu pakaian baru. Ditegaskannya, kalau tidak ada kebijakan yang membolehkan barang sitaan untuk disumbangkan ke korban bencana, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto.

"Ya biar saja itu ilegal. Paling enggak secara formal enggak ada kebijakan ke arah sana, even dari Presiden pun saya pernah diskusi, dia bilang jangan dulu, kecuali berubah," tuturnya.

Dia khawatir kalau balpres impor ilegal itu diberikan ke korban bencana, banyak pihak yang malah memanfaatkan celah tersebut. 

"Jangan sampai nanti gara-gara itu banyak lagi balpres masuk, dengan alasan bagus buat itu bencana. Lebih baik kita beli barang-barang dalam negeri produk UKM, dikirim ke bencana yang baru.

Saya lebih baik ngeluarin uang ke situ kalau terpaksa dibanding pakai barang-barang balpres itu," bebernya.

Senada, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama menegaskan belum ada aturan yang membolehkan baju balpres sitaan untuk korban bencana.

"Kalau memungkinkan dan diizinkan, aturannya memungkinkan. Selama ini kan aturannya belum memungkinkan," ujar Djaka.