Pemprov DKI Tekankan Pentingnya Pembayaran PKB Tepat Waktu, Berikut Penjelasannya

Liputan6.com, Jakarta - Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sering dianggap sekadar kewajiban tahunan. Padahal, kepatuhan terhadap pajak kendaraan membawa banyak manfaat, baik bagi pemilik kendaraan maupun bagi masyarakat luas. Selain menjaga ketertiban administrasi, PKB berperan penting dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Berikut ini berbagai manfaatnya:

1. Menjaga Kenyamanan dan Keamanan Berkendara

Ketika pajak kendaraan dibayar tepat waktu, STNK tetap aktif dan sah digunakan. Hal ini membuat pemilik kendaraan dapat beraktivitas dengan tenang, tanpa khawatir menghadapi kendala saat dilakukan pemeriksaan di jalan. Bagi masyarakat yang mobilitasnya tinggi, terutama untuk bekerja atau perjalanan harian, administrasi yang lengkap menjadi bentuk perlindungan penting.

2. Berkontribusi pada Pembangunan Layanan Publik

Pendapatan dari PKB menjadi salah satu tulang punggung pembangunan daerah. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program, seperti:

• perbaikan dan pembangunan infrastruktur,
• peningkatan kualitas jalan,
• pengembangan layanan publik, dan
• peningkatan transportasi umum.

Dengan membayar pajak tepat waktu, masyarakat ikut berperan dalam menciptakan kota yang lebih nyaman, modern, dan berkelanjutan.

3. Menghindari Denda dan Beban Tambahan

Keterlambatan membayar PKB dapat menimbulkan denda yang nilainya meningkat sesuai lamanya tunggakan. Membayar tepat waktu membantu pemilik kendaraan terhindar dari biaya tambahan dan memastikan keuangan tetap terkelola dengan baik.

4. Membantu Menjaga Ketertiban Administrasi

STNK yang tidak diperpanjang dapat menimbulkan hambatan saat dibutuhkan. Dengan pajak yang tertib, pemilik kendaraan memiliki bukti administrasi yang lengkap dan sah. Ketertiban ini penting, terutama dalam situasi pemeriksaan atau pengurusan dokumen kendaraan.

5. Mempermudah Proses Jual Beli Kendaraan

Kendaraan yang pajaknya tertib cenderung lebih diminati oleh calon pembeli. Proses balik nama juga menjadi lebih mudah. Bagi pemilik yang berencana menjual kendaraan, kepatuhan pajak dapat meningkatkan nilai kendaraan tersebut.

Kemudahan Baru: Pembebasan Sanksi PKB dan BBNKB

Untuk mendorong masyarakat tetap tertib administrasi tanpa beban tambahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan kebijakan pembebasan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025.

Mulai 10 November hingga 31 Desember 2025, wajib pajak cukup membayar pokok pajak tanpa dikenai denda atau bunga keterlambatan. Pembebasan ini bersifat otomatis melalui sistem Pajak Online Bapenda, sehingga masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan.

Kebijakan ini menjadi bentuk keberpihakan Pemprov DKI untuk memberikan ruang keringanan, sekaligus memastikan masyarakat dapat kembali tertib administrasi kendaraan dengan lebih mudah dan nyaman. Pemerintah daerah berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan masyarakat agar pengelolaan pajak berjalan lebih baik dan memberikan manfaat luas bagi pembangunan kota.

(*)