Prabowo: Anggaran Penanganan Bencana Ada, Kita Hemat APBN Ratusan Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai penanganan bencana di berbagai daerah. Hal tersebut didukung oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sejak awal pemerintahan, khususnya pada kementerian dan lembaga, sehingga mampu menekan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Prabowo, kebijakan efisiensi tersebut terbukti efektif dan berhasil menghemat anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah. Dana hasil penghematan inilah yang kemudian memperkuat kapasitas fiskal pemerintah, termasuk untuk merespons kebutuhan darurat saat terjadi bencana.

"APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini, kita siapkan karena uangnya ada, karena di awal pemerintahan kita, kita menghemat ratusan triliun, yang saya diserang, dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

Presiden memastikan anggaran penanganan bencana telah tersedia dan berada dalam kondisi aman. Dengan dukungan fiskal tersebut, pemerintah dapat bergerak cepat menyalurkan bantuan awal ke daerah terdampak tanpa menunggu proses birokrasi yang berlarut.

"Semua gubernur yang terdampak, langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis Rp 20 miliar. Semua bupati, wali kota di 52 kabupaten kota yang terdampak, langsung saya kirim Rp 4 miliar dan ini sudah langsung, dan sudah diterima di luar anggaran pemulihan. Tiga hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten," kata Presiden.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, kalkulasi awal kebutuhan anggaran untuk pemulihan bencana di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh di atas Rp50 triliun.

“Saya baru saja kemarin berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum. Kalkulasi awalnya membutuhkan anggaran Rp50 sekian triliun. Kalkulasi awal ya, ini tentu tidak bisa saya katakan definitif karena masih terus berkembang," katanya dikutip dari Antara, Selasa (9/12/2025).

Data terus di-update, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) terus meng-update juga, semua meng-update, lanjutnya.

AHY sudah meminta agar kebutuhan anggaran terus diperbaharui untuk kebutuhan penyelesaian fase tanggap darurat bencana yang diperpanjang, serta tahapan percepatan rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana.

Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, lanjutnya, jajaran kementerian terkait diminta untuk menghitung anggaran yang dibutuhkan, mempersiapkan penanganan bencana dengan baik, khususnya ketika eksekusi di lapangan.

“Tidak boleh ada hal-hal yang tidak kita lakukan secara cepat, tapi juga tidak boleh grasah-grusuh, karena membangun kembali juga bukan berarti yang penting cepat, tapi juga harus kualitasnya bagus, karena jangan sampai kemudian juga tetap rentan terhadap bencana itu,” kata Menko IPK.

Secara keseluruhan, infrastruktur terdampak bencana di ketiga Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar ada di 52 kabupaten. Mulai dari kerusakan1,2 ribu fasilitas umum, 199 fasilitas kesehatan, 534 fasilitas pendidikan, 420 rumah ibadah, 234 gedung/kantor, 435 jembatan, 259 akses terdampak, 163 akses terputus, 101 jalan terputus, dan 62 jembatan terputus.

Selain itu, juga kerusakan 156,5 ribu rumah dengan rincian 143.427 rusak berat, 2.298 rusak sedang, dan 10.808 rusak ringan.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya mengumumkan akan berangkat ke Sumut dan Aceh, khususnya Aceh Tamiang, untuk memastikan pekerjaan di lapangan berjalan dengan efektif pasca bencana hidrometeorologi.

“Saya siang hari ini akan kembali ke Sumatera Utara dan ke Aceh, khususnya Aceh Tamiang, yang juga merupakan salah satu daerah yang paling buruk terdampak bencana. Saya ingin lihat secara langsung, sekaligus memastikan pekerjaan di lapangan ini bisa berjalan dengan taktis dan efektif,” ungkap dia.