Usut Pelanggaran Kapal Tuna di Benoa, KKP Ancam Cabut Izin Usaha

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (kkp">KKP) mendalami dugaan praktik pelanggaran yang melibatkan sejumlah kapal tuna di Pelabuhan Umum benoa">Benoa, Bali. Langkah ini diambil di tengah posisi krusial Benoa sebagai salah satu benteng utama industri perikanan tuna di Tanah Air.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, mengungkapkan bahwa penelusuran ini merupakan tindak lanjut atas derasnya masukan publik. mulai dari laporan nelayan, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga hasil liputan investigatif media.

Latif pun mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam pengawasan bersama ini guna menjaga pemanfaatan sumber daya perikanan tetap berkelanjutan, akuntabel, dan memiliki ketertelusuran (traceability) yang jelas.

Dalam operasi pendalaman ini, KKP menggandeng Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Penyelidikan difokuskan pada pemeriksaan status perizinan, registrasi kapal pada organisasi pengelola perikanan regional, serta kesesuaian aktivitas armada di lapangan.

"Setiap nama kapal yang disebut kami perlakukan sebagai objek verifikasi. Apabila terbukti melanggar, kami tindak sesuai ketentuan tanpa membeda-bedakan pelakunya,” tegas Latif dikutip dari Antara, Selasa (11/8/2026).

Latif merinci, verifikasi ketat menyasar kelengkapan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), hingga pencatatan armada dalam Record of Authorised Vessels (RAV) Indian Ocean Tuna Commission (IOTC).

Sanksi berat telah disiapkan bagi kapal yang terbukti nakal, mulai dari denda administratif, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha.