23,1 Ton Bawang Impor Ilegal dari 2 Negara Masuk Pontianak, Mentan Amran: Tindak Tegas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memastikan, tindakan tegas bagi pelaku penyelundupan bawang impor ilegal di Pontianak, Kalimantan Barat. Total ada sekitsr 23,1 ton bawang yang masuk ke Indonesia. Amran menegaskan, tindakan tegas perlu diambil pada pelaku impor ilegal tersebut. Dia bahkan menekankan tidak ada kompromi terhadap pelanggar di sektor pangan.

"Ditindak tegas, enggak ada kompromi yang bermain-main dengan negara kita. Enggak boleh dibiarkan," kata Amran, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Satgas Pangan Polri telah menindak 23,1 ton bawang-bawangan impor ilegal, termasuk sebagian cabai kering. Sumbernya disinyalir berasal dari berbagai negara, seperti Thailand, China, Belanda, hingga India.

Amran menyebut, harga pangan di Tanah Air masih stabil. Atas kondisi itu, seperti disampaikannya dalam berbagai kesempatan, Indonesia tak memerlukan impor komoditas pangan.

"Coba kemarin, stabil harga, kita harus tegas, hukum jadi panglima, bukan menteri yang jadi panglima, hukum jadi panglima. Itu perintah Bapak Presiden," tegas dia.

Bawang-Cabai Impor Ilegal 23,1 Ton

Sebelumnya, ia pernah mengungkapkan adanya penindakan terbaru. Total selundupan 23,1 ton itu terdiri dari bawang merah asal Thailand 2,1 ton, bawang putih asal China 9,1 ton, bawang bombai Belanda 7,9 ton, bawang bombai India 1,6 ton, serta cabai kering China 2,2 ton.

Dalam beberapa bulan terakhir, aparat telah menggagalkan penyelundupan pangan dalam skala besar, antara lain 133,5 ton bawang bombai ilegal di Semarang, 72 ton bawang bombai ilegal di Surabaya, 250 ton beras ilegal di Sabang, serta sekitar 1.000 ton beras ilegal di Tanjung Balai Karimun.

"Ini pola yang sama, berulang, dan terorganisir. Berulang kali kami sebut inilah mafia pangan. Skalanya sudah ratusan sampai ribuan ton. Artinya ada kekuatan besar di belakangnya,” tegas Amran dalam keterangan resminya.

Ia mengingatkan, praktik ini tidak lepas dari kepentingan pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia mandiri dalam pangan. “Ada pihak-pihak yang tidak akan pernah bahagia kalau Indonesia swasembada pangan. Karena itu mereka terus mencari celah untuk merusak pasar dan melemahkan produksi dalam negeri,” ujarnya.