Agrinas Siap Tunda Impor Mobil dari India Sesuai Arahan DPR

Liputan6.com, Jakarta - Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara impor mobil pikap dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menuai sorotan DPR RI. Pemerintah pun diminta menunda pengadaan tersebut.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan pihaknya siap mengikuti arahan DPR RI terkait rencana impor mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Pernyataan tersebut disampaikan Joao untuk merespons permintaan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta agar pemerintah menunda rencana impor 105.000 mobil dari India.

“Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut. Pokoknya kami taat, setia, loyal kepada negara dan rakyat,” kata Joao dikutip dari Antara, Senin (23/2/2026).

Ia menegaskan, Agrinas akan mengikuti seluruh kebijakan pemerintah dan lembaga negara terkait pengadaan kendaraan operasional untuk program Kopdes.

Sebelumnya, rencana Agrinas impor mobil ini menuai perhatian publik karena dinilai berpotensi berdampak pada industri otomotif dalam negeri yang saat ini tengah berkembang.

Informasi mengenai rencana impor mobil oleh Agrinas pertama kali diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd., melalui laman resminya pada 4 Februari 2026.

Dalam pengumuman tersebut, Mahindra menyebut akan memasok 35.000 unit mobil pikap tipe Scorpio. Selanjutnya, pada 20 Februari 2026, Joao mengonfirmasi rencana impor total 105.000 unit kendaraan.

Ratusan ribu kendaraan itu terdiri atas 35.000 unit pikap 4x4 dari Mahindra, 35.000 unit pikap 4x4, serta 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.

Kendaraan-kendaraan tersebut direncanakan untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia.

Namun, rencana Agrinas impor mobil ini kini masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah dan DPR.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan Indonesia telah mampu memproduksi kendaraan pikap secara mandiri.

Ia menyebut, jika pengadaan 70.000 unit kendaraan pikap 4x2 dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka akan memberikan dampak ekonomi ke belakang (backward linkage) sekitar Rp27 triliun.

Di sisi lain, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penundaan impor diperlukan karena Presiden Prabowo Subianto masih melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Menurut Dasco, Presiden akan membahas secara rinci rencana tersebut, termasuk meminta pendapat serta mengkalkulasi kesiapan industri nasional.

“Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian,” ujar Dasco.

DPR berharap keputusan terkait Agrinas impor mobil nantinya dapat mengutamakan kepentingan industri dalam negeri sekaligus mendukung program pemerintah secara berkelanjutan.