Danantara Gandeng 6 Pemda Bangun PSEL, Sampah Diubah Jadi Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui PT Danantara Investment Management menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) berbasis teknologi ramah lingkungan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan proyek tahap awal tersebut akan dibangun di enam lokasi, yakni Lampung, Serang, Medan, Semarang, Bogor-Depok, dan Kabupaten Bekasi.

“Baru saja telah ditandatangani MoU antara Danantara dengan pemda untuk percepatan pembangunan PSEL di enam lokasi, yaitu Lampung, Serang, Medan, Semarang, Bogor-Depok, dan Kabupaten Bekasi,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Senin (11/5/2026).

Pemerintah menargetkan persoalan sampah darurat di berbagai daerah mulai tertangani dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Tahap awal akan difokuskan pada 25 lokasi dengan total 62 kawasan pembuangan sampah yang sudah masuk kategori darurat.

Menurut Zulhas, timbunan sampah di sejumlah lokasi tersebut rata-rata telah melebihi 1.000 ton dan terus bertambah setiap hari sehingga menimbulkan dampak lingkungan serius.

“Yang kita bahas hari ini itu kategori darurat. Sudah numpuk dan memberi dampak sangat buruk. Sampah ini ingin kita ubah menjadi listrik, jadi penerang, bahkan bisa jadi pupuk dan minyak,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kawasan sampah darurat yang akan ditangani pada tahap awal baru mencakup sekitar 22,5 persen dari total persoalan sampah nasional. Pemerintah menargetkan penanganan tahap pertama rampung pada Mei 2028.

Zulhas memperkirakan proses administrasi dan perizinan membutuhkan waktu sekitar enam bulan, sementara pembangunan fasilitas pengolahan sampah memakan waktu hingga dua tahun.

“Yang darurat ini harus selesai dulu. Setelah itu baru sisanya yang 77,5% kita percepat juga,” katanya.

Pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi pengolahan sampah dalam negeri seperti refuse derived fuel (RDF), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan pirolisis. Teknologi tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah.

Selain itu, sejumlah institusi seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Institut Teknologi Bandung (ITB) turut dilibatkan dalam pengembangan teknologi pengolahan sampah.

Menurut Zulhas, keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota.

Pemerintah juga ingin mendorong pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Masyarakat diharapkan mulai memilah sampah organik, anorganik, dan limbah berbahaya dari rumah tangga.

Ia berharap pada 2029 pengelolaan sampah di kantor pemerintahan, pasar, sekolah, restoran, hingga pusat perbelanjaan sudah dapat dilakukan langsung di masing-masing lokasi tanpa menumpuk di tempat pembuangan akhir.

“Musuh kita jadikan teman. Sampah yang tadinya masalah, sekarang bisa jadi listrik, minyak, sampai pupuk,” kata Zulhas.