Aksi Demo Pajak JHT 0% Resmi Dibatalkan

Liputan6.com, Jakarta - Rencana aksi demonstrasi menuntut kebijakan pajak Jaminan Hari Tua (JHT) 0% yang sedianya digelar pada Kamis (9/7/2026) resmi dibatalkan. Keputusan tersebut diambil setelah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya.

Said mengatakan bahwa pembatalan aksi dilakukan karena pemerintah dinilai telah menunjukkan iktikad baik dengan membuka ruang dialog dan bersedia mengkaji usulan perubahan kebijakan pajak JHT.

“Aksi besok yang dipimpin Bung Sudar Suparno dibatalkan karena sudah ada titik temu dan ada good faith dari pemerintah,” kata Said usai pertemuan di Kementerian Keuangan, Rabu (8/7/2026).

Menurutnya, komunikasi yang terjalin dengan Kementerian Keuangan berlangsung konstruktif. Meski menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden setingkat menteri, Said menegaskan dirinya tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan di kementerian. Perannya adalah menjembatani aspirasi pekerja, melakukan lobi, dan menyampaikan hasilnya kepada Presiden.

Said mengungkapkan bahwa keputusan membatalkan demonstrasi ini juga telah disampaikan kepada para pimpinan serikat pekerja.

“Saya bertugas membangun komunikasi, meyakinkan pihak-pihak terkait, lalu melaporkan hasilnya kepada Presiden,” ujarnya.

Sebelumnya, Said Iqbal—yang juga menjabat sebagai Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh—menerima tembusan pemberitahuan aksi unjuk rasa sekitar 1.000–1.500 buruh dari Jabodetabek di depan Kementerian Keuangan.

Aksi yang rencananya diikuti oleh FSPMI, FSPKEP, SPN, dan sejumlah serikat pekerja itu menuntut penghapusan pajak atas:

• Jaminan Hari Tua (JHT)
• Tunjangan Hari Raya (THR)
• Pesangon
• Manfaat program jaminan sosial, termasuk pensiun.

Menanggapi rencana tersebut, Said mengajak Menteri Keuangan Purbaya untuk membuka dialog. Ia mengusulkan agar tarif pajak JHT ditetapkan menjadi 0% sebagai langkah awal.

Menurut Said, tuntutan penghapusan pajak JHT didasari oleh empat pertimbangan utama:

• Potensi Pajak Berganda: Pekerja berpotensi menanggung pajak ganda karena penghasilan awal telah dipotong PPh, digunakan untuk membayar iuran JHT, lalu manfaat JHT-nya kembali dikenai pajak saat dicairkan.
• Keadilan bagi Pekerja: Pekerja yang kehilangan pekerjaan layak memperoleh keringanan, sebagaimana dunia usaha yang selama ini mendapat berbagai insentif perpajakan.
• Hakikat JHT sebagai Tabungan: JHT merupakan tabungan sosial, bukan instrumen investasi, sehingga manfaatnya seharusnya tidak dikenakan pajak.
• Aturan Sudah Usang: Batas saldo JHT yang dikenai pajak (di atas Rp50.000.000 sesuai PP Nomor 68 Tahun 2009) sudah tidak lagi relevan dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi saat ini.

Said juga menilai data Direktorat Jenderal Pajak yang menyebut hanya sekitar 5% peserta JHT yang dikenai pajak perlu dilihat secara utuh. Menurutnya, kelompok yang terdampak tersebut justru merupakan pekerja tetap dengan masa kerja panjang yang umumnya memiliki saldo JHT di atas Rp50.000.000.

Atas dasar itu, Said mendukung penghapusan pajak JHT tanpa memandang besaran saldo. Namun jika belum memungkinkan, pemerintah setidaknya diminta untuk segera menaikkan batas saldo yang dikenai pajak.

Sebelum pertemuan ini berhasil digelar, Said mengaku telah beberapa kali mengirim surat kepada Menteri Keuangan untuk meminta dialog namun belum mendapat respons. Ia bersyukur pertemuan akhirnya terlaksana sebelum aksi digelar, sehingga solusi bisa dicapai melalui dialog dan kebijakan yang berpihak kepada pekerja.