Bahlil Pamer Capaian Lifting Minyak hingga Peningkatan PNBP

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan progres program listrik desa, produksi minyak nasional, hingga kesiapan menuju kedaulatan energi. Capaian tersebut sudah dilaporkannya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2025) kemarin.

Untuk program listrik desa, Bahlil menargetkan seluruh wilayah di Indonesia sudah teraliri listrik paling lambat pada 2030 mendatang. "Sesuai arahan Bapak Presiden, untuk listrik desa 2029-2030 dari 5.700 desa dan 4.400 dusun, itu harus selesai semua," tegas Bahlil dalam siaran pers resmi Kementerian ESDM, Selasa (4/11/2025).

Guna mewujudkan target tersebut, Kementerian ESDM tahun ini hingga 2029 mendatang akan mempercepat penyediaan akses listrik melalui program listrik desa di 10.068 lokasi untuk menjangkau 1,28 juta calon pelanggan. Pada 2025 ini akan diselesaikan penyediaan akses listrik di 1.285 lokasi untuk 77.616 pelanggan.

Bahlil turut menyampaikan capaian positif produksi minyak nasional (lifting). Hingga November 2025, produksi minyak harian Indonesia telah melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, yakni 605.000 barel per hari.

Potensi peningkatan lifting juga dimungkinkan akan didapat melalui program perbaikan tata kelola sumur tua yang telah menginventarisir sebanyak 45.000 sumur untuk segera dikelola. Khususnya kepada koperasi, UMKM, maupun kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah.

Selain itu, Bahlil turut melaporkan peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi. Dari target sekitar Rp 260 triliun di 2025, realisasi PNBP saat ini sudah mencapai sekitar 74-75 persen dari target.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan optimisme pemerintah untuk mencapai kedaulatan energi. Ia memastikan bahwa pada 2026, Indonesia tidak lagi melakukan impor solar, seiring dengan rencana beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan.

"RDMP kilang kita yang di Balikpapan insyaallah 10 November ini akan kita resmikan. Kalau kita dorong B50 lagi untuk ke depan, berpotensi untuk supply kita bisa terjadi lebih terhadap solar, dan bisa kita ekspor," jelasnya.

Bahlil pun menegaskan bahwa seluruh program yang dijalankan merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Kepala Negara. "Ini kan semuanya perintah Bapak Presiden, yang perintahnya kita harus selesaikan dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah menerapkan mandatori penggunaan bahan bakar solar dengan campuran 50 persen bahan nabati (fatty acid methyl ester/FAME) atau Biodiesel B50 untuk menghentikan impor solar mulai tahun 2026.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, saat menjadi pembicara utama dalam forum Investor Daily Summit 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025), menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mencapai kedaulatan energi nasional dengan menghentikan impor solar mulai 2026.

"Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, sudah diputuskan bahwa 2026, insya Allah akan kita dorong ke B50, dengan demikian tidak lagi kita melakukan impor solar ke Indonesia," tegas Bahlil dikutip dari Antara, Jumat (10/10/2025).

Menurut Bahlil, keputusan ini merupakan langkah strategis sekaligus bentuk keberpihakan negara terhadap kemandirian energi.

Program B50 akan menggantikan seluruh kebutuhan solar impor yang selama ini masih menekan devisa negara.

"Ini adalah sebuah keputusan strategis dan bentuk keberpihakan negara terhadap kedaulatan energi kita. Kita tidak bisa terus bergantung pada impor yang menguras devisa dan rentan terhadap gejolak harga global. Dengan B50, kita maksimalkan potensi sawit dalam negeri, kita perkuat ekonomi petani, dan yang terpenting, kita pastikan ketahanan energi nasional berada di tangan kita sendiri. Ini adalah langkah menuju kemandirian sejati," ujar Bahlil.

Kementerian ESDM mencatat pemanfaatan biodiesel selama periode 2020-2025 telah menghemat devisa hingga 40,71 miliar dolar AS.

Dengan penerapan B50 pada 2026, potensi penghematan tambahan diproyeksikan mencapai 10,84 miliar dolar AS hanya dalam satu tahun.

Secara teknis, program B50 dirancang untuk menutup sisa impor solar yang masih tersisa di bawah kebijakan B40 saat ini.

Pada 2025, impor solar diperkirakan mencapai 4,9 juta kiloliter atau 10,58 persen dari total kebutuhan nasional.

Implementasi B50 akan menghilangkan ketergantungan tersebut dan menjadikan pasokan solar sepenuhnya berasal dari sumber daya domestik.