Bahlil Pede BUK Migas Mampu Pangkas Izin Berbelit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pembentukan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dirancang untuk memangkas regulasi yang berbelit bagi para pelaku usaha di sektor hulu migas.

Bahlil menyampaikan, pemerintah saat ini tengah mematangkan persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) bersama DPR. BUK Migas disiapkan sebagai instrumen strategis untuk mendukung peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional.

"Saya mau sampaikan bahwa BUK (Migas) ini sebagai instrumen penting dalam rangka meningkatkan lifting dan kepastian berusaha, serta tidak berbelit-belit bagi perusahaan di hulu migas, KKKS, dalam mendapatkan izin," ujar Bahlil di Balai Sudirman, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Ia menegaskan, BUK Migas nantinya akan berada langsung di bawah komando Presiden Prabowo Subianto sehingga memiliki kedudukan hukum dan kewenangan yang lebih kuat.

"Lembaga ini akan langsung berada dan bertanggung jawab kepada Bapak Presiden, ya, supaya lebih kuat. Nanti menteri teknis yang ditunjuk oleh Bapak Presiden akan melakukan koordinasi hal-hal teknis atas perintah Bapak Presiden," jelasnya.

Langkah pembentukan BUK Migas terus disiapkan seiring dengan pembahasan RUU Migas atas inisiatif DPR. Meski demikian, Bahlil belum memerinci secara rinci apakah BUK Migas kelak akan menggantikan peran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

"Saya akan sampaikan di saat pembahasan undang-undang. Tapi lembaganya akan berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden, dan itu sudah clear, tidak untuk diperdebatkan," kata Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).Cari Formula Perizinan Lintas Sektor

Bahlil mengaku pihaknya tengah merumuskan formula regulasi yang tepat untuk memperkuat peran BUK Migas, terutama terkait penyederhanaan izin lintas sektor yang kerap menjadi pengganjal kegiatan operasional.

"Tinggal kita mencari formulasi regulasi yang memperkuat BUK, terutama dalam perizinan. Kita tidak ingin perizinan yang lintas sektor itu menjadi penghambat terhadap peningkatan lifting kita, dengan tetap tidak mengurangi proses-proses yang menjadi kewenangan kementerian masing-masing," paparnya.

Selain perizinan, BUK Migas akan memperhitungkan skema pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas agar menciptakan iklim investasi yang saling menguntungkan (win-win) antara pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) swasta.

"Modelnya saja yang kita akan dorong, sekaligus fleksibilitas dalam rangka negosiasi terhadap bagian swasta maupun bagian pemerintah, baik cost recovery ataupun bentuk lainnya yang bisa sama-sama menguntungkan," tambah Bahlil.

Saat kembali ditegaskan mengenai pembeda utama antara BUK Migas dan SKK Migas, Bahlil enggan berspekulasi lebih jauh. "Saya belum bisa menjawab sampai ke sana, tapi saya katakan bahwa badan usaha khusus ini akan berada dan di bawah tanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden," tegasnya.