Distribusi Minyakita Bermasalah, Kemendag Sanksi 15 Pelaku Usaha

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan sanksi administratif kepada 15 pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan distribusi Minyakita. Sanksi tersebut berupa teguran tertulis.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan sanksi diberikan berdasarkan hasil pengawasan distribusi Minyakita yang dilakukan hingga 20 September 2026.

"Kami sudah memberikan terhadap 15 pelaku usaha yang melakukan pelanggaran telah diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis," ujar Bambang dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Pengawasan dilakukan Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag terhadap 36 pelaku usaha di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Pengawasan mencakup seluruh mata rantai distribusi, mulai dari produsen hingga pengecer. Dari hasil pemeriksaan, Kemendag menemukan sejumlah bentuk pelanggaran dalam tata kelola dan penjualan Minyakita.

Salah satu pelanggaran yang ditemukan adalah menjual Minyakita dengan harga di atas domestic price obligation (DPO) dan/atau harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Selain persoalan harga, Kemendag menemukan masalah dalam pelaporan distribusi hingga kepatuhan pengecer terhadap batas pembelian konsumen.

Dalam pengawasan distribusi Minyakita, Kemendag menemukan pelaku usaha yang tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pendistribusian secara lengkap dan benar melalui sistem SiMirah.

Pelanggaran juga ditemukan di tingkat pengecer. Sejumlah pengecer tidak menerapkan pembatasan pembelian Minyakita kepada konsumen sesuai ketentuan.

Berdasarkan aturan yang berlaku, pembelian Minyakita dibatasi maksimal 12 liter per orang per hari. Pengecer juga diwajibkan memasang informasi mengenai HET agar konsumen mengetahui harga yang seharusnya dibayarkan.

Selain itu, terdapat pelaku usaha yang belum memiliki perizinan berusaha sesuai dengan kegiatan usahanya atau tidak sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kemendag juga menemukan persoalan administrasi terkait gudang yang digunakan pelaku usaha.

"Kelima, tidak memiliki tanda daftar gudang. Ini beberapa temuan yang kami lakukan terhadap para pelaku, baik itu produsen maupun pengecer," jelas Bambang.

Atas berbagai pelanggaran tersebut, Kemendag memberikan teguran tertulis sebagai sanksi administratif.

Kemendag menegaskan pemberian teguran tertulis kepada 15 pelaku usaha merupakan bagian dari upaya memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan tata kelola dan distribusi Minyakita.

Namun, pengawasan distribusi Minyakita tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran di wilayahnya.

Bambang mengatakan kewenangan tersebut mengacu pada Pasal 29 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 juncto Permendag Nomor 20 Tahun 2026 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

Karena itu, Kemendag mendorong dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk aktif melakukan pengawasan.

Langkah tersebut dinilai penting karena cakupan pengawasan pemerintah pusat saat ini masih terbatas pada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Dengan pengawasan yang lebih luas, pemerintah berharap distribusi Minyakita berjalan sesuai ketentuan dan masyarakat dapat memperoleh minyak goreng rakyat tersebut dengan harga serta mekanisme pembelian yang sesuai aturan.