Bea Cukai Segel Toko Perhiasan di Pluit, Purbaya: Barangnya Separuh Nyolong

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan penyebab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai) Kantor Wilayah Jakarta bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Jakarta Utara melakukan penyegelan terhadap toko perhiasan mewah yang diduga tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Purbaya mengatakan, sejumlah barang yang dijual di Toko Bening Luxury di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, terindikasi masuk dengan skema yang ia sebut sebagai diksi Spanyol atau “separuh nyolong”.

“Ya barangnya Spanyol lah, ‘separuh nyolong’. Artinya ada yang 100% Bea Cukai masuk. Ada yang 50, ada yang 25 nanti dilihat sama Bea Cukai seperti apa,” kata Purbaya usai Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (23/2/2026).

Ia mengaku belum bisa memastikan besaran potensi kerugian negara dalam kasus tersebut. Meski begitu, Purbaya menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga pasar dalam negeri dari peredaran barang ilegal.

“Jadi gini, kalau kata orang-orang itu, orang-orang lapangan itu udah nyolong, habis itu jualnya depan kita gagah-gagahan. Seperti menghina pemerintah. Kalau udah nyolong jualnya gelap-gelap aja gitu, biar nggak ketahuan. Jadi, ya harusnya juga nggak boleh juga kan? Kita akan kejar pokoknya,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyegel sebuah toko perhiasan mewah di Jakarta Utara karena diduga belum memenuhi kewajiban kepabeanan dan perpajakan.

Penyegelan dilakukan tim gabungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Toko Bening Luxury di kawasan Pluit, Penjaringan, Jumat (20/2/2026).

Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai Kanwil Jakarta, Nugroho Arief Darmawan, mengatakan pemeriksaan dilakukan karena toko tersebut diduga belum memenuhi kewajiban penerimaan negara di bidang bea masuk maupun perpajakan.

“Kemungkinan sasaran (Bening Luxury) yang kita saat ini lakukan pemeriksaan secara administratif belum memenuhi penerimaan atau pemungutan di bidang bea masuk atau juga perpajakan, baik PPN maupun PPh,” kata Nugroho di lokasi penyegelan.

Menurut dia, penyegelan dilakukan sebagai langkah pengamanan administrasi agar proses pemeriksaan berjalan lebih efektif, baik dari sisi kepabeanan maupun perpajakan.

“Kami bersama-sama melakukan pengamanan berupa penyegelan dalam rangka administrasi penindakan, sehingga nanti akan memudahkan kita melakukan pemeriksaan baik dari sisi penerimaan kepabeanan maupun sisi penerimaan perpajakan. Jadi ini hanya untuk mempermudah langkah-langkah selanjutnya,” tegasnya.

Nugroho menambahkan, pihaknya belum dapat menyampaikan hasil pemeriksaan karena proses pendalaman masih berlangsung di kantor masing-masing instansi.

“Temuan kita belum bisa menjawab sekarang karena proses masih akan dilakukan di kantor. Dalam waktu segera nanti tim dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai akan menyampaikan hasil pemeriksaannya,” ujarnya.

Ia menegaskan, tindakan Bea Cukai dilakukan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

“Untuk barang-barang yang kita duga merupakan barang eks impor atau diproduksi dari luar negeri, Bea Cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut di dalam wilayah kepabeanan Indonesia,” jelas Nugroho.

Selain Toko Bening Luxury, tim gabungan juga melakukan pemeriksaan administratif di lokasi lain. "Jadi saat ini ada tiga lokasi yang sedang kita lakukan pemeriksaan secara administratif,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan penyegelan terhadap tiga gerai perhiasan mewah. Menurutnya, penindakan dilakukan karena adanya dugaan penyelundupan barang dan praktik underinvoicing.

"Dicurigai ini selundupan atau enggak, disuruh kasih lihat formulir perdagangannya, mereka nggak bisa tunjukkan,” kata Purbaya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta.

Purbaya menegaskan, penyegelan tersebut merupakan peringatan keras bagi pelaku usaha agar tidak melakukan praktik yang merugikan negara.

"Ini pesan yang baik kepada pelaku bisnis yang nggak terlalu adil dan merugikan, sehingga pendapatan bea cukai dan pajak turun. Ke depannya, hal seperti itu nggak bisa mereka lakukan lagi,” ujarnya.