Bos Danantara Beri Sinyal KUR Perumahan Naik pada 2026

Liputan6.com, Jakarta - Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani memberi sinyal ada penambahan pendanaan kredit usaha rakyat (KUR) perumahan pada 2026. Tahun ini saja, sudah dialokasikan sebesar Rp 130 triliun.

Rosan menyampaikan, kemungkinan penambahan plafon KUR Perumahan itu bisa dilakukan jika pelaksanaan Rp 130 triliun tahun ini berjalan lancar. Komando implementasinya akan ditangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

"Program KUR Perumahan ini yang kita alokasikan Rp 130 triliun pada tahun ini. Kalau ini penyerapannya baik, lancar semuanya, jadi tahun depan kita bisa lihat lagi untuk memperbesar alokasi KUR untuk perumahan," kata Rosan usai acara Gotong Royong Perumahan Warisan Bangsa, di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Dia mengatakan, bank BUMN dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) akan turut aktif dalam pelaksanaan KUR Perumahan ini. Mengingat lagi, ada backlog perumahan yang disebut mencapai 15 juta unit.

Dengan begitu, pemberian bunga rendah untuk kepemilikan rumah subsidi dipandang jadi satu cara tepat.

"Karena kita juga backlognya kurang lebih 15 juta rumah. Oleh sebab itu, kita memberikan subsidi bunga kurang lebih, bunganya itu antara 5,5 sampai 6 persen," ucap dia.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM ini pun menyambut baik kucuran dana Rp 200 triliun yang telah dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Adapun, sekitar Rp 25 triliun sudah masuk ke sistem PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dana tersebut menjadi penting untuk akses KUR Perumahan dan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari BTN.

"Sehingga itu pun bisa dipergunakan secara baik dan benar, kembali lagi untuk mendukung program-program perumahan yang memang adalah bidang dari BTN," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/9/2025). Pertemuan tersebut membahas percepatan penyediaan rumah subsidi yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

"Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sangat concern kepada perumahan. Buktinya tahun ini kuota rumah subsidi dinaikkan secara signifikan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit,” ujar Maruarar.

Dalam laporannya, Maruarar menyebut progres realisasi rumah subsidi sepanjang 2025 menunjukkan hasil positif. Hingga 15 September 2025, tercatat 175.662 unit sudah diserahkan, sementara 45 ribu unit lainnya dalam proses pembangunan, ready stock, maupun akad kredit.

"Jadi totalnya 221.047,” tegasnya.

Maruarar juga memaparkan terobosan baru berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perumahan dengan total plafon Rp 130 triliun. Program ini untuk pertama kalinya mengarahkan KUR guna mendukung pembiayaan rumah rakyat, baik dari sisi suplai maupun permintaan.

"Dari segi suplai ada Rp 117 triliun. Itu bisa dimanfaatkan kontraktor, developer, dan toko bangunan dengan bunga hanya 6 persen karena disubsidi 5 persen,” jelasnya.

Tak hanya itu, KUR juga menyasar sisi permintaan, terutama bagi pelaku usaha mikro yang memanfaatkan rumahnya untuk usaha.

"Misalnya homestay, rumah makan, atau warung. Untuk UMKM, bunganya hanya 6 persen dengan plafon sampai Rp500 juta,” kata Maruarar.

Ia menambahkan, program ini merupakan hasil koordinasi lintas kementerian sesuai arahan Presiden Prabowo. “Sejak Indonesia merdeka, belum pernah ada KUR perumahan. Ini terobosan besar, sekaligus langkah nyata melawan praktik rentenir,” pungkasnya.