Dampak Perang Amerika Serikat-Iran, Libur Lebaran jadi Tameng Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) menilai ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran mulai memberi tekanan pada sektor energi global. Namun di Indonesia, dampaknya terhadap harga barang dan bahan bakar minyak (BBM) masih relatif tertahan, sebagian karena momentum libur Lebaran yang menahan gejolak konsumsi dan harga.

Sekretaris Jenderal IATMI, Hadi Ismoyo menyebutkan, hingga saat ini kenaikan biaya operasional belum signifikan dirasakan pelaku usaha. Meski demikian, ia mengakui kenaikan terbatas pada BBM non-subsidi, berkisar Rp 500 hingga Rp 1.000 per liter.

"Belum signifikan (naik harga BBM), dan lebih banyak di-drive oleh Lebaran. Secara resmi BBM Subsidi belum naik,” ujarnya kepada Liputan6.com, Rabu (25/3/2026).

Menurut Hadi, dua komponen biaya yang paling terdampak adalah sektor transportasi terutama logistik. Serta industri berbasis energi seperti kilang dan petrokimia yang bergantung pada minyak mentah dan turunannya.

Namun, dampak tersebut belum sepenuhnya diteruskan ke konsumen. Pelaku usaha masih menahan kenaikan harga, salah satunya karena faktor Ramadan dan belum adanya kenaikan BBM subsidi.

"Akan signifikan terasa kalau BBM Subsidi dinaikkan. So far pemerintah sudah komit untuk tidak menaikkan BBM Subsidi sampai waktu tertentu,” ucapnya.

Hadi memperkirakan, jika tekanan berlanjut, kelompok barang yang paling cepat mengalami kenaikan adalah sembako dan barang impor. Keduanya sangat sensitif terhadap biaya logistik dan fluktuasi harga energi global.

Dalam situasi saat ini, pelaku usaha cenderung menahan margin keuntungan demi menjaga hubungan jangka panjang dengan konsumen. Strategi ini dinilai efektif terutama di tengah momen Ramadan, ketika daya beli masyarakat menjadi perhatian utama.

Hadi memperkirakan pelaku usaha dapat menahan tekanan biaya ini hingga sekitar enam bulan ke depan. Atau, sampai ada kebijakan penyesuaian harga BBM subsidi.

Ia juga menambahkan, dengan asumsi harga minyak dunia berada di kisaran USD 90 per barel dalam enam bulan ke depan, tambahan beban subsidi energi diperkirakan hanya sekitar Rp 3,7 triliun atau 0,1% dari APBN.

"Sampai pemerintah menaikkan BBM Subsidi atau paling tidak enam bulan ke depan (pengusaha bisa menahan margin), mana yang lebih dulu tercapai,” ujar dia.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak, Hadi menekankan pentingnya percepatan inovasi energi. Dua solusi utama yang dinilai paling siap adalah konversi BBM ke gas serta pengembangan kendaraan listrik.

Dia menilai, gas memiliki harga lebih murah per satuan energi dan cadangan yang lebih besar di dalam negeri dibandingkan minyak bumi. Selain itu, konversi motor berbahan bakar minyak ke motor listrik juga dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan konsumsi BBM.

“(Solusi paling siap) konversi motor BBM ke motor listrik,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebijakan work from home (WFH) satu hari yang direncanakan pemerintah berpotensi menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan.

Menurut Purbaya, berdasarkan perhitungan kasar, penghematan BBM dari kebijakan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 20%. Namun, ia menegaskan angka tersebut bukan hasil perhitungannya secara langsung dan masih bersifat estimasi awal.

“Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung. Kasarlah sepertiseperti limanya. Kira-kira 20%,” ucapnya usai melaksanakan Shalat Idulfitri di Masjid Salahuddin, Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Meski demikian, ia mengakui penerapan WFH tidak sepenuhnya efektif untuk semua jenis pekerjaan. Beberapa aktivitas dinilai tetap membutuhkan kehadiran fisik di kantor agar dapat berjalan optimal.

“Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan dengan baik di WFH,” katanya.

Purbaya menambahkan, jika kebijakan WFH diterapkan pada Jumat, akan tercipta pola akhir pekan yang lebih panjang. Hal ini dinilai dapat memberikan dampak tambahan, tidak hanya pada penghematan energi, tetapi juga pada peningkatan aktivitas masyarakat di sektor lain.

“Saya pikir kalau Jumat, ditambah tiga hari itu lumayan untuk aktivitas di rumah dan mungkin turisme juga akan mendorong sedikit,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan melaksanakan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah Lebaran 2026. Nantinya akan ada imbauan pula bagi pekerja swasta.

Airlangga mengatakan, pihaknya masih akan merinci aturan WFH bagi ASN nantinya. Dipastikannya pelaksanaannya dilakukan dalam waktu dekat.

"WFH akan didetailkan, tetapi sesudah lebaran kita akan berlakukan," ujar Airlangga usai melaksanakan salat Idulfitri di Masjid Salahuddin, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Pemerintah berencana menerapkan WFH bagi ASN untuk mengurangi beban penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, ada pula rencana pelaksanaan belajar dari rumah bagi anak sekolah.

Airlangga menjelaskan, WFH berlaku untuk kategori ASN bukan pelayanan publik. Dia juga membuka kemungkinan adanya imbauan WFH bagi pekerja swasta.

"(WFH berlaku untuk) ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi yang tidak.. bukan pelayanan publik," ujarnya.

"(Akan dibahas dengan) Kemnaker dan Mendagri. (Pelaksanaannya) Satu hari aja," Airlangga menambahkan secara singkat.