Fokus Urus Ekonomi, Prabowo Rapat Intensif dengan Airlangga dan Menteri Lain

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sering menghadap Presiden Prabowo Subianto dalam sepekan terakhir. Hal ini mengindikasikan fokus pemerintah terhadap sektor ekonomi.

Menko Airlangga tak sendirian. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih (KMP) sektor ekonomi juga turut dipanggil oleh Kepala Negara. Ada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto mengatakan pemanggilan Menko Airlangga ke Istana Negara merupakan hal yang lazim sejak lama. Terutama dalam membahas perkembangan ekonomi, termasuk paket kebijakan sebagai stimulus.

"Sebenarnya biasa saja dari dulu Menko (Perekonomian) dipanggil atau Ratas ke Istana. Namun, fokus saat ini tentu Akselerasi Program Ekonomi 8+4+5 akhir tahun 2025 yang bertujuan meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja," kata Haryo saat dikonfirmasi Liputan6.com, Rabu (17/9/2025).

Dalam catatan Liputan6.com, Menko Airlangga dipanggil Prabowo Subianto pada 9 September 2025, tepat satu hari setelah reshuffle kabinet yang menetapkan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.

Selain Airlangga dan Purbaya, ada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, hingga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang juga dipanggil RI 1.

Hasil rapat tersebut memerintahkan para menteri Kabinet Merah Putih untuk mempercepat program prioritas pemerintah tanpa hambatan birokrasi. Satu hari setelahnya, pada 10 September 2025, giliran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menghadap Presiden. Ini jadi laporan perdananya ke Prabowo setelah resmi menggantikan posisi Sri Mulyani Indrawati.

Selanjutnya, pada awal pekan ini, tepatnya 15 September 2025, Menko Airlangga dan Menkeu Purbaya kembali menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta. Usai bertemu Presiden, keduanya mengumumkan kebijakan ekonomi baru, Program Paket Ekonomi 2025.

Secara total ada 17 program ekonomi yang diambil: 8 program dijalankan hingga penghujung 2025, 4 program dilanjutkan pada 2026, serta 5 program lainnya berkaitan dengan lapangan pekerjaan.

"Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil, yang kita beri nama Program Paket Ekonomi di tahun 2025. Terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja," terang Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Bahas EBT

Sehari setelah mengumumkan paket ekonomi 2025, Menko Airlangga kembali sambangi Istana Negara pada 16 September 2025. Kali ini, topik bahasannya mengenai energi baru terbarukan.

"Ini kaitan dengan energi baru terbarukan," kata Airlangga, di Istana Kepresidenan Jakarta.

Menko Airlangga dipanggil bersama dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo

Menyoal prioritas ekonomi tadi, peogram paket ekonomi 2025 dibagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama merupakan 8 paket ekonomi akselerasi program 2025. Berikut rinciannya:

1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduted 1 tahun). Program ini menargetkan 20.000 penerima dengan anggaran masing-masing Rp 198 miliar dari APBN 2025 dan A0BN 2026.

2. Perluasan PPh pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata. Program ini menargetkan 552 ribu pekerja dengan anggaran Rp 120 miliar dari APBN 2025 dan Rp 480 miliar dari APBN 2026.

3. Bantuan pangan periode Oktober-November 2025. Program ini dijalankan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran Rp 7 triliun.

4. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/ojol (termasuk ojek pengkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 bulan. Program ini menargetkan 731.361 orang dengan anggaran Rp 36 miliar yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.

5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahn BPJS Ketenagakerjaan. Progam ini menargetkan 1.050 unit rumah dengan anggaran Rp 150 miliar selisih bunga ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.

6. Program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kemen Pekerjaan Umum. Program ini menargetkan 609.465 orang dengan anggaran Rp 3,5 triliun dari Kemenhub dan Rp 1,8 triliun dari Kementerian PU

7. Program Deregulasi Implementasi PP28/2025. Program ini menargetka 50 daerah di 2025 dan 300 daerah di 2026. Anggaran disiapkan Rp 175 miliar di 2025 dan Rp 1,05 triliun di 2026.

8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran dan Gig UMKM. Program ini akan dimulai di DKI Jakarta dan diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam. Anggaran disiapkan Rp 2,7 triliun dari dana contingency Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Kategori kedua, ada 4 program yang akan dilanjutkan untuk 2026 mendatang. Berikut rinciannya:

1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2026 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM. Program ini akan diperpanjang hingga 2029 mendatang, kini prosesnya akan masuk pada revisi Peraturan Pemerintah. Adapun, pada 2025 akan dianggarkan sebesar Rp 2 triliun.

2. Perpanjangan PPh 21 DTP --> untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026). Pemberian insentif akan menyasar pekerja dengan gaji hingga Rp 10 juta per bulan. Estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp 480 miliar.

3. PPh Pasal 21 DTP - untuk Pekerja di Industri Padat Karya (APBN 2026). Insentif pada 2025 menyasar pekerja industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit. Menyasar pekerja dengan penghasilan maksimal Rp 10 juta per bulan dengan jumlah sekitar 1,7 juta pekerja. Anggaran disiapkan sekitar Rp 800 miliar.

4. Program Diskon luran JKK dan JKM untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU). Program ini diusulkan berlanjut di 2026 dan diperluas ke BPU lainnya seperti petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga. Sasarannya sekitar 9,96 juta orang dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 753 miliar.

Kategori ketiga yakni 5 program yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Berikut rinciannya:

1. Operasional KDMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih). 81.487 KDMP yang berbadan hukum ditargetkan akan menyerap 681 ribu orang tenaga kerja dengan target 1 juta orang hingga Desember 2025.

2. Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini ditargetkan mampu menjangkan 100 desa tahun ini dan menyerap 8.645 tenaga kerja. Serta, berpotensi membuka 200 ribu lapangan kerja dari 4.000 titik KNMP.

3. Revitalisasi Tambak Pantura. Revitalidasi menyasar are seluas 20.000 hektare dan diprediksi mampu menyerap 168.000 tenaga kerja.

4. Modernisasi Kapal Nelayan. Program ini menyasar 1.000 kapal nelayan dan menciptakan 200.000 lapangan kerja baru. 1.000 unit kapal 30 GT juta akan diberikan ke KNMP. Lalu, kapal 150 GT hingga 2.000 GT untuk pelaku usaha eksisting maupun BUMN/Agrinas Jaladri.

5. Perkebunan Rakyat. Program penanaman kembali ke lahan seluas 870.000 hektare oleh Kementerian Pertanian yang dibidik mampu membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun.