Hipmi Nilai Paket Ekonomi 8+4+5 Jadi Puzzle Terakhir yang Sempurnakan Kebijakan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari, menilai pemerintah menunjukkan kesigapan dalam memperbaiki perekonomian nasional. Menurutnya, hadirnya Paket Ekonomi 8+4+5melengkapi rangkaian kebijakan yang telah digulirkan.

“Paket stimulus ekonomi senilai Rp 16,23 triliun menjadi puzzle terakhir untuk menyempurnakan kebijakan yang ada,” ujar Akbar, Selasa (16/9/2025).

Pergantian posisi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa sebagai langkah berani pemerintah. Salah satunya terlihat dari gebrakan Purbaya yang memindahkan dana Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke lima bank Himbara untuk menggerakkan sektor riil.

Langkah lain yang diapresiasi adalah pembentukan Tim Akselerasi Program Prioritas yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan. Tim ini diharapkan mampu mempercepat serapan anggaran agar program tidak mandek.

“Jika dilihat, dua terobosan di atas orientasinya adalah membanjiri sektor riil dengan uang. Pemerintah sadar betul, saat ini masyarakat menengah ke bawah sangat selektif membelanjakan uangnya yang berimbas pada dunia usaha,” jelas Akbar.

Meski begitu, Akbar mengingatkan agar kebijakan baru tidak tumpang tindih dengan lembaga lain, seperti Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus). Menurutnya, Tim Akselerasi lebih difokuskan untuk memaksimalkan belanja pemerintah, sementara tujuan pemindahan dana Rp 200 triliun adalah mengalirkan uang ke dalam sistem ekonomi.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan.

“Penyaluran anggaran bersifat penawaran. Jika permintaannya lemah, sebesar apapun penawarannya, tidak akan maksimal direspons sektor riil,” ungkapnya.

Karena itu, Akbar menilai stimulus Rp 16,23 triliun sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Program ini juga mendukung UMKM serta memperkuat perlindungan sosial di tengah perlambatan ekonomi.

“Paket stimulus ini mencerminkan bahwa Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan jangka pendek dan memperbaiki agenda struktural. Harapannya, ekonomi kita bisa tumbuh lebih baik dari kuartal II 2025,” pungkas Akbar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membahas program Paket Ekonomi 2025 bersama Presiden Prabowo Subianto. Total terdapat 17 kebijakan ekonomi yang akan dijalankan pada 2025. Sebagian di antaranya juga akan berlanjut pada 2026.

"Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil, yang kita beri nama Program Paket Ekonomi di tahun 2025. Terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja," terang Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Dalam Program Paket Ekonomi  ini dibagi dalam tiga kategori Paket Ekonomi 2025. Pertama adalah Delapan Program Akselerasi 2025, kedua adalah Empat Program Lanjutan di 2026 dan ketiga adalah Lima Program Penyerapan Tenaga Kerja.

Berikut rinciannya:

1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun). Target 20.000 penerima dengan anggaran Rp 198 miliar (APBN 2025) dan Rp 198 miliar (APBN 2026).
2. Perluasan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata. Menyasar 552 ribu pekerja, anggaran Rp 120 miliar (APBN 2025) dan Rp 480 miliar (APBN 2026).
3. Bantuan pangan periode Oktober–November 2025. Menjangkau 18,3 juta KPM dengan anggaran Rp 7 triliun.
4. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/ojol (ojek pangkalan, sopir, kurir, logistik) selama 6 bulan. Target 731.361 orang dengan anggaran Rp 36 miliar dari BPJS Ketenagakerjaan.
5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Menyasar 1.050 unit rumah dengan anggaran Rp 150 miliar (selisih bunga ditanggung BPJS Ketenagakerjaan).
6. Program Padat Karya Tunai (cash for work). Target 609.465 orang dengan anggaran Rp 3,5 triliun (Kemenhub) dan Rp 1,8 triliun (Kementerian PUPR).
7. Program Deregulasi Implementasi PP 28/2025. Menargetkan 50 daerah (2025) dan 300 daerah (2026) dengan anggaran Rp 175 miliar (2025) dan Rp 1,05 triliun (2026).
8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta). Fokus perbaikan kualitas permukiman serta platform pemasaran UMKM dan gig economy. Akan diperluas ke Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam. Anggaran Rp 2,7 triliun dari dana kontinjensi Pemprov DKI Jakarta dan Kemenparekraf.