Impor Mobil Agrinas Pakai Utang, Cicilan Rp 40 Triliun per Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ikut buku suara soal rencana impor 105.000 kendaraan niaga atau mobil pikap oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Menurut Purbaya, Kopdes Merah Putih memperoleh pembiayaan melalui pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kemudian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mencicil kewajiban pinjaman tersebut sekitar Rp 40 triliun per tahun selama enam tahun ke depan.

"Jadi setiap tahun pun memang kita belanja segitu. Cuma sekarang cara belanjanya berubah. Jadi seperti itu pembiayaannya," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 dikutip dari Antara, Senin (23/2/2026).

Dalam hal ini, pembayaran cicilan dilakukan dengan mengalihkan sebagian alokasi dana desa yang memang setiap tahun sudah dianggarkan dalam belanja negara. Dengan demikian, yang berubah hanyalah mekanisme penyaluran anggaran, bukan penambahan beban baru.

Menurut Purbaya, dengan skema tersebut maka tidak akan membebani kondisi fiskal negara.

"Jadi untuk saya sih risikonya clear, enggak ada tambahan risiko fiskal. Karena setiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari uang dana desa," ungkap dia.

Sebelumnya, rencana PT Agrinas Pangan Nusantara impor mobil pikap dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menuai sorotan DPR RI. Pemerintah pun diminta menunda pengadaan tersebut.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan pihaknya siap mengikuti arahan DPR RI terkait rencana impor mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Pernyataan tersebut disampaikan Joao untuk merespons permintaan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta agar pemerintah menunda rencana impor 105.000 mobil dari India.

“Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut. Pokoknya kami taat, setia, loyal kepada negara dan rakyat,” kata Joao dikutip dari Antara, Senin (23/2/2026).

Ia menegaskan, Agrinas akan mengikuti seluruh kebijakan pemerintah dan lembaga negara terkait pengadaan kendaraan operasional untuk program Kopdes.

Sebelumnya, rencana Agrinas impor mobil ini menuai perhatian publik karena dinilai berpotensi berdampak pada industri otomotif dalam negeri yang saat ini tengah berkembang.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan Indonesia telah mampu memproduksi kendaraan pikap secara mandiri.

Ia menyebut, jika pengadaan 70.000 unit kendaraan pikap 4x2 dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka akan memberikan dampak ekonomi ke belakang (backward linkage) sekitar Rp27 triliun.

Di sisi lain, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penundaan impor diperlukan karena Presiden Prabowo Subianto masih melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Menurut Dasco, Presiden akan membahas secara rinci rencana tersebut, termasuk meminta pendapat serta mengkalkulasi kesiapan industri nasional.

“Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian,” ujar Dasco.

DPR berharap keputusan terkait Agrinas impor mobil nantinya dapat mengutamakan kepentingan industri dalam negeri sekaligus mendukung program pemerintah secara berkelanjutan.