KAI Bakal Bangun Hunian Terintegrasi di Kawasan Stasiun Manggarai

Liputan6.com, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI berencana mengembangkan hunian terintegrasi dengan transportasi publik melalui pemanfaatan aset perkeretaapian di berbagai wilayah. Program ini menjadi bagian dari dukungan terhadap pembangunan nasional, termasuk program penyediaan perumahan.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, mengatakan perusahaan memiliki aset lahan yang cukup besar untuk mendukung pengembangan kawasan berbasis transportasi.

"Perlu kami laporkan bahwa PT Kereta Api Indonesia dalam mendukung program pembangunan nasional melalui pemanfaatan aset Perkeretaapian untuk menghadirkan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik Dalam pengelolaannya kita itu mempunyai 320 juta meter persegi lahan seluruh Indonesia,” kata Bobby dalam konferensi pers, Senin (16/3/2026).

Ia menjelaskan, KAI memiliki potensi untuk mengembangkan kawasan berbasis transit oriented development (TOD) yang tidak hanya mendukung mobilitas perkotaan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap hunian.

"KAI tentunya memiliki potensi besar untuk mengembangkan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD yang mendukung mobilitas perkotaan sekaligus memperluas akses hunian,” ujarnya.

Salah satu pengembangan yang direncanakan berada di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta. Di lokasi tersebut KAI akan membangun delapan tower hunian yang terbagi dalam dua blok, yakni blok G dan blok F.

Masing-masing tower dirancang setinggi 12 lantai dengan total sekitar 2.200 unit hunian yang terdiri dari tipe 45 dan tipe 52. Pembangunan ditargetkan segera dimulai dan penyerahan kunci kepada penghuni direncanakan pada awal 2027.

Selain di Jakarta, KAI juga mencanangkan pengembangan hunian di sejumlah kota lain. Di Bandung, proyek akan dibangun di kawasan Stasiun Kiaracondong di atas lahan 7.600 meter persegi dengan total 753 unit hunian dalam dua tower.

Pengembangan serupa juga direncanakan di Semarang, tepatnya di kawasan Dr. Kariadi, dengan luas lahan sekitar 1,2 hektare yang akan dibangun dua tower setinggi 42 lantai dengan total 1.042 unit hunian. Sementara di Surabaya, proyek hunian akan dibangun di kawasan Stasiun Gubeng dengan total 1.489 unit dalam dua tower di atas lahan 1,2 hektare.

Kawasan Stasiun Manggarai sendiri merupakan salah satu simpul transportasi utama di Jakarta. Setiap hari lebih dari 770 perjalanan kereta api melintas di stasiun tersebut, terdiri dari ratusan perjalanan KRL Jabodetabek serta Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta, dan akan terintegrasi dengan LRT Jakpro serta Transjakarta.

Sepanjang 2025, jumlah penumpang yang melakukan gate-in dan gate-out di Stasiun Manggarai tercatat mencapai lebih dari 10,5 juta orang dalam setahun, dengan lebih dari 200.000 penumpang transit setiap hari.

Terkait pembiayaan proyek hunian tersebut, Bobby mengatakan sumber pendanaan di antaranya adalah pinjaman dalam negeri dan dari Danantara.

"Ya, pembiayaan itu dari porsi KAI sendiri. Kemudian ada bagian dari pinjaman juga. pinjaman dalam negeri ya. Kemudian ada bagian dari Danantara juga,” kata dia.

Ia juga menjelaskan kisaran harga unit hunian yang akan dibangun berada di rentang Rp 500 juta hingga Rp 600 juta. Harga tersebut dimungkinkan karena lahan yang digunakan merupakan aset milik KAI dan ukuran tipe rumah yang lebih besar.

“Ya, tentunya ini ukurannya jauh lebih besar, tipe 45 sampai 52. Kemudian yang kita sasar adalah di mana hak perolehan tanahnya kita nolkan. Karena ini adalah tanah KAI. Kalau misalnya, kalau di daerah komersial yang lain, tidak akan dapat nilai segitu. Jadi MBR-nya itu nilai perolehan tanahnya kita nolin,” ujarnya.

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung optimalisasi pengelolaan aset serta pengembangan layanan transportasi kereta api bagi masyarakat.

Hal tersebut tercermin dalam pertemuan antara Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama antara kedua institusi, khususnya terkait pemanfaatan dan pengelolaan aset PT KAI secara optimal, serta dukungan terhadap berbagai program pengembangan layanan perkeretaapian.

Dalam pembahasan tersebut, Kejaksaan Agung menyampaikan dukungan terhadap langkah-langkah strategis yang dilakukan KAI dalam meningkatkan tata kelola aset perusahaan, termasuk melalui penggabungan atau pemisahan aset BMN dan aset milik KAI, serta peningkatan kualitas layanan transportasi kereta api.

Selain itu, kedua pihak juga membahas peluang pengembangan sektor perkeretaapian, termasuk rencana reaktivasi jalur-jalur kereta yang sebelumnya pernah beroperasi guna memperluas konektivitas dan meningkatkan pelayanan transportasi publik.

KAI dan Kejaksaan Agung juga sepakat untuk memperpanjang kerja sama yang telah terjalin sebelumnya dengan cakupan yang lebih luas. Kerja sama tersebut mencakup pendampingan dalam pengelolaan aset, bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun), serta pemberian legal opinion kepada KAI untuk mendukung pengembangan korporasi maupun organisasi.