Kecelakaan Lalu Lintas Salah Satu Tertinggi di ASEAN, Ini Solusinya

Liputan6.com, Jakarta - Setiap tahun, sekitar 31 ribu orang meninggal dunia di jalan raya Indonesia, dengan kerugian ekonomi yang mencapai 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini setara dengan total belanja nasional untuk sektor kesehatan dan menempatkan kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu krisis keselamatan paling serius di Indonesia.

Besarnya angka tersebut mencerminkan persoalan struktural yang lebih dalam.

“Catatan kami, 80% kecelakaan fatal di Indonesia melibatkan roda dua, dan dari 2/3 korban yang meninggal dunia ternyata tidak memiliki lisensi,” tegas Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Keselamatan di Jalan Raya, Jean Todt. dikutip Sabtu (17/1/2026).

Temuan tersebut pun menegaskan Indonesia sebagai salah satu negara dengan beban kecelakaan lalu lintas tertinggi di kawasan ASEAN, terutama yang melibatkan kendaraan roda dua. Kondisi ini menggambarkan bahwa keselamatan pengendara motor telah menjadi persoalan serius nasional.

Tingginya risiko berjalan seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor. Data AISI mencatat penjualan sepeda motor pada November 2025 tumbuh 2,1 persen menjadi 523.591 unit, sementara sistem dan standar keselamatan kendaraan belum mengimbangi lonjakan tersebut. Akibatnya, strategi keselamatan yang masih bertumpu pada edukasi belum cukup menahan risiko fatal di jalan raya.

Di tingkat nasional, keprihatinan serupa juga disuarakan para pegiat keselamatan jalan.

Ketua Dewan Pengawas Road Safety Association (RSA) Indonesia, Rio Octaviano, menilai bahwa isu keselamatan jalan belum sepenuhnya ditempatkan sebagai agenda lintas sektor yang terintegrasi dalam kebijakan. Upaya yang ada sering berjalan parsial, antara peningkatan perilaku pengguna jalan dan penguatan standar kendaraan, tanpa kerangka yang seimbang dan saling menguatkan.

Kondisi tersebut, menurut Rio, berbeda dengan sejumlah negara lain yang berhasil membangun ekosistem advokasi keselamatan jalan secara konsisten. Ia menyampaikan India menjadi contoh bagaimana advokasi keselamatan jalan mampu mendorong kebijakan yang menempatkan keselamatan sebagai standar dasar kendaraan. 

Kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan berdampingan dengan edukasi pengendara dan penegakan hukum, sehingga teknologi berfungsi sebagai lapisan perlindungan tambahan ketika kesalahan manusia tidak terhindarkan

“Saya sangat iri dengan India, karena di sana banyak organisasi non-pemerintah yang secara konsisten fokus pada isu keselamatan jalan. Aspirasi yang mereka suarakan benar-benar didengar, ditampung, dan ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah. Kolaborasi tersebut menjadi kekuatan penting dalam membenahi tingginya angka kecelakaan lalu lintas, hingga akhirnya melahirkan kebijakan yang konkret," kata Rio.

Dorongan advokasi yang kuat berbuah kebijakan konkret. Pemerintah India melalui Kementerian Transportasi Jalan dan Jalan Raya (MoRTH) akan mewajibkan sistem pengereman Anti-lock Braking System (ABS) pada seluruh sepeda motor dan skuter baru mulai 1 Januari 2026, tanpa memandang kapasitas mesin. Kebijakan ini menegaskan bahwa keselamatan bukan lagi fitur kendaraan premium, melainkan standar dasar bagi seluruh pengguna jalan.

Dari sisi teknis, kebijakan tersebut juga memiliki dasar keselamatan yang kuat. Rajni Gandhi, Founder TRAX (Traffic Accident Research & Prevention Society), NGO Road Safety India menjelaskan, "Perencanaan penerapan ABS pada seluruh sepeda motor ini supaya sistem ini dapat membantu pengendara mengendalikan kendaraan dengan lebih baik serta meningkatkan stabilitas dan jarak pengereman dalam berbagai kondisi."

Di Indonesia, penerapan teknologi pengereman seperti ABS masih terbatas pada sepeda motor berkapasitas besar, sementara mayoritas masyarakat menggunakan sepeda motor dengan kapasitas mesin di bawah 150 cc.

Di sisi lain, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, yang salah satu fokusnya adalah penyesuaian standar teknis kendaraan, termasuk adopsi standar keselamatan dan teknologi internasional seperti ABS hingga kini masih berada dalam tahap revisi dan belum menunjukkan arah kebijakan yang akan segera diputuskan. 

Padahal, data Korlantas Polri mencatat bahwa sekitar 44 persen kecelakaan sepeda motor sepanjang 2024 dipicu oleh kegagalan fungsi pengereman. Sejalan dengan itu, pemerintah menegaskan pentingnya adaptasi teknologi dalam keselamatan transportasi. Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, Yusuf Nugroho, menekankan bahwa perkembangan teknologi tidak dapat dipisahkan dari upaya pencegahan kecelakaan. 

“Perkembangan teknologi sangat pesat dan berkaitan erat dengan keselamatan. Banyak fitur keselamatan kini dapat diimplementasikan di Indonesia, mulai dari rem ABS hingga sistem stability control yang secara otomatis membantu kendaraan bermanuver lebih aman,” 

“Saat ini, kendaraan bermotor dapat dilengkapi smart fitur yang mengenali lingkungan sekitar, termasuk pembatasan kecepatan otomatis, sehingga operator dapat mengatur batas kendaraan untuk mengurangi risiko kecelakaan,” lanjutnya.

Penggunaan ABS juga berpotensi menekan kecelakaan sepeda motor hingga 24 persen. Dengan target penurunan fatalitas 50 persen pada 2030 dan angka kematian yang masih sekitar 26 ribu jiwa per tahun, penguatan kebijakan keselamatan berbasis teknologi menjadi kebutuhan mendesak.

Keselamatan jalan tidak dapat dicapai dengan memilih antara teknologi kendaraan atau edukasi pengendara. Keduanya merupakan pilar yang berbeda namun saling melengkapi. Penguatan perilaku pengguna jalan tetap krusial, sementara standar dan teknologi kendaraan berkeselamatan berfungsi sebagai perlindungan sistemik untuk mengurangi dampak fatal ketika kecelakaan terjadi, baik pada sepeda motor maupun mobil.