Ketemu Pemkot Batam, Menteri Ara Bahas Masalah Ini

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait membahas penyediaan hunian layak dan penyaluran bantuan perumahan yang tepat sasaran di Kota Batam. Pembahasan ini dilakukan dengan Wakil Walikota Batam Li Claudia dan Anggota DPR RI Meireza Endipat Wijaya.

Ia mengatakan, perumahan di Batam harus dilakukan dengan pemahaman aturan yang sama antara pemerintah pusat dan daerah. Tidak ketinggalan, harus disertai persyaratan yang jelas dalam pemberian bantuan.

“Bantuan sosial dan bantuan perumahan harus ada syaratnya. Kita harus satu persepsi terhadap aturan, supaya tidak keliru dalam mengambil kebijakan dan tidak salah sasaran,” ujar pria yang akrab disapa Ara ini, di Kementerian PKP, Senin (23/2/2026).

Ara menekankan bahwa penyaluran bantuan, termasuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), harus dilakukan secara berbasis data. 

Penggunaan data resmi, seperti data Badan Pusat Statistik (BPS), dinilai penting untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Apalagi, ia melihat kondisi Batam dengan jumlah penduduk sekitar 1,3 juta jiwa, serta karakteristik pertanahan di mana seluruh lahan merupakan milik negara dan tidak terdapat hak milik. 

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada masih ditemukannya hunian tidak sesuai ketentuan dan rumah liar di sejumlah wilayah. 

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyiapkan 100 rumah subsidi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).Langkah ini sebagai upaya memberikan akses layak hunian kepada masyarakat.

Ia menyampaikan hal itu saat menghadiri perayaan Harmoni Imlek Nusantara 2026 yang digelar di Lapangan Banteng pada Minggu, 22 Februari 2026. Hal ini sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap perayaan budaya yang inklusif sekaligus penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM.

Menteri PKP menuturkan, Kementerian PKP menyiapkan kuota khusus bagi 100 pelaku UMKM yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan rumah subsidi dengan fasilitas uang muka (DP) gratis, BPHTB dan PBG gratis,  serta bunga hanya 5 persen.

"Sebagai Menteri Perumahan, kami menyiapkan 100 rumah subsidi bagi pelaku UMKM yang memenuhi syarat, dengan DP gratis, BPHTB & PBG gratis, dan bunga hanya 5 persen. Ini agar mereka bisa menikmati program unggulan Presiden Prabowo Subianto, sehingga akses hunian layak benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat,” kata Menteri Ara, dikutip dari keterangan resmi, Senin (23/2/2026).

Dia menuturkan, pelibatan UMKM dalam perayaan ini menunjukkan bahwa Tahun Baru Imlek bukan sekadar perayaan budaya, tetapi juga momentum penguatan ekonomi rakyat. Dukungan terhadap UMKM sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

"Ini acara yang sangat baik karena UMKM benar-benar dilibatkan. Artinya, perayaan tahun baru Imlek ini berdampak langsung kepada masyarakat, terutama bagi UMKM agar bisa naik kelas. Ini sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo, yaitu ekonomi bertumbuh, berkeadilan, dan dirasakan oleh seluruh rakyat indonesia," tambahnya.

Ketua Umum Harmoni Imlek Nasional sekaligus Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menuturkan, perayaan Harmoni Imlek Nusantara ini mengusung semangat kolaborasi lintas budaya yang setiap harinya menghadirkan tema berbeda yang merepresentasikan semangat Bhinneka Tunggal Ika, memperkuat harmoni dalam keberagaman.