Maruarar Tak Masalah Swasta Ikut Bantu Program 3 Juta Rumah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait (Ara) menilai tidak ada masalah pihak swasta terlibat dalam program 3 juta rumah. Dia menilai, langkah itu bisa mempercepat program prioritas pemerintah.

Dia menyampaikan, keterlibatan swasta dan program pemerintah itu bukti ada asas gotong royong yang dijalankan. Dia juga menegaskan hibah dari pihak swasta tidak jadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Enggak ada (catatan dari BPK), bagus sekali. Kok swasta bantu malah direpotin? Nanti enggak ada yang bantu. Bagus dong, justru sila kelima itu orang yang sudah kaya-kaya, sudah sukses, bantu yang masih kekurangan," ungkap Maruarar di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Dia menjelaskan, esensi gotong royong tersebut selayaknya sebuah keluarga, ketika pihak berkecukuoan membantu pihak yang membutuhkan. Pada konteks perumahan di Tanah Air, pemerintah tidak langsung menjadi kontraktor maupun pengembang, tapi memberikan ruang.

"Caranya kita tidak jadi kontraktor, kita tidak jadi developer, kita tidak jadi supplier. Apa yang kita lakukan? Rata-rata kan membantunya misalnya di tempat perusahaannya, di lingkaran itu, begitu," ujar dia.

Maruarar sempat menyinggung adanya kontribusi sektor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Kayak Pak Bahlil juga menyampaikan di ESDM kalau ada investasi, bagaimana misalnya investasi juga diurus perumahannya, bagaimana salah satu bentuk CSR bisa perumahan, seperti itu. Jadi bagus deh ya, membantu rakyat itu bagus," bebernya.

Kementerian PKP Dapat Opini WTP

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dan tata kelola anggaran tahu 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK meminta Kementerian PKP lebih transparan dan menegakkan anti korupsi.

Hal tersebut Maruarar usai mengantongi opini WTP tersebut. Menurutnya, capaian positif itu berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan hingga BUMN.

"Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa mendapatkan wajar tanpa pengecualian," ucap Maruarar di Kantor BPK, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.