Menteri UMKM Usul Ada Harga Acuan Penjualan Produk Impor

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengusulkan langkah proteksi terhadap pelaku UMKM di dalam negeri dari serang produk impor. Dengan menetapkan harga acuan minimum penjualan bagi sejumlah produk impor tertentu.

Perlindungan ini karena maraknya produk impor murah, khususnya dari China, membuat UMKM kesulitan bersaing dari sisi harga. 

“Kami sedang mengusulkan ke Kementerian Perdagangan untuk mendorong adanya Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur harga acuan batas minimum penjualan,” kata Maman melansir Antara di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Dengan adanya harga acuan, Menteri Maman berharap tercipta persaingan yang setara sehingga produk lokal tetap memiliki ruang tumbuh.

Kementerian UMKM tengah menyusun daftar sekitar 10 jenis produk yang akan ditetapkan harga acuannya. Meski belum dapat merinci produk-produk tersebut, ia menegaskan bahwa daftar itu mencakup komoditas yang dinilai paling berdampak terhadap keberlangsungan UMKM. “Kami sedang melakukan studi terlebih dahulu,” ujar dia.

Selain penetapan harga acuan, Maman juga mendorong adanya pembatasan impor di hulu, khususnya terhadap produk asal China.

Menurut dia, langkah tersebut penting untuk memastikan proses produksi tetap berlangsung di dalam negeri sehingga efek berganda terhadap perekonomian nasional semakin besar.

Lebih lanjut, Maman menambahkan Kementerian UMKM bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan tengah menyiapkan berbagai langkah proteksi agar UMKM tetap memiliki ruang tumbuh dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menegaskan pentingnya penguatan ekosistem usaha, konektivitas rantai pasok, dan digitalisasi layanan agar UMKM mampu menjadi kekuatan utama perekonomian nasional.

Menurut Helvi, selama ini UMKM masih menghadapi keterbatasan akses pasar, sementara industri besar membutuhkan pasokan produk yang sebenarnya dapat dipenuhi pelaku UMKM.

Kondisi tersebut, kata dia, dapat dijembatani melalui program Holding UMKM.

"Program Holding UMKM dirancang untuk menciptakan efisiensi biaya produksi, menjamin stabilitas pasokan, serta meningkatkan kapasitas UMKM agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing di pasar domestik maupun global,” ujar Helvi saat membuka Holding UMKM Expo 2025 di SMESCO Indonesia, Jakarta, Senin (22/12).

Holding UMKM Expo 2025 mengusung tema “Ekosistem Bisnis UMKM Kuat, Siap Menjadi Jagoan Ekspor” dan digelar pada 22–24 Desember 2025 di Exhibition Hall SMESCO Indonesia. Kegiatan ini menampilkan berbagai produk UMKM berstandar internasional dari sektor kuliner, fesyen, kriya, pertanian, kelautan dan perikanan, otomotif, kesehatan dan kecantikan, olahraga, pariwisata, hingga perumahan rakyat.

Rangkaian kegiatan expo meliputi business matching, talkshow tematik, serta penandatanganan kontrak kerja sama antara UMKM dengan pembeli lokal maupun global. Acara juga mempertemukan UMKM dengan ritel modern, BUMN, platform e-commerce, sektor hotel-restoran-kafe (horeka), serta importir dan distributor internasional.

Selain memperluas akses pasar, expo ini diharapkan mendorong peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi, sertifikasi, penguatan merek, serta pembiayaan inovatif. Sejumlah pemangku kepentingan dilibatkan, mulai dari asosiasi, lembaga pembiayaan, hingga badan standardisasi.

“UMKM perlu dibangun berbasis klaster sesuai karakteristik usahanya agar lebih produktif dan mampu masuk ke ekonomi berbasis industri untuk pengembangan jangka panjang,” kata Helvi.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian UMKM meluncurkan Buku Putih Holding UMKM sebagai dokumen strategis panduan jangka panjang pengembangan UMKM berbasis klaster, mencakup inkubasi, agregasi, pemasaran dan distribusi, serta pembiayaan.