OJK Dorong Literasi Pembiayaan Hijau UMKM Guna Pacu Pertumbuhan Berkelanjutan

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai peningkatan literasi pembiayaan hijau (green financing) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi kunci agar pelaku usaha memahami manfaat jangka panjang dari praktik berkelanjutan.

Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK, Ludy Arlianto, mengatakan pemerintah ingin mendorong UMKM agar dapat tumbuh lebih cepat melalui penerapan pembiayaan hijau.

“Memang UMKM kita, khususnya untuk bicara green financing, memang harus terus kita dorong literasinya,” kata Ludy dalam acara PROMISE II IMPACT oleh International Labour Organization (ILO), Kamis (12/2).

Ludy mengungkapkan, ketersediaan pendanaan sebenarnya sudah cukup memadai. Namun, pemanfaatannya belum optimal untuk mendorong pertumbuhan secara signifikan. Hal ini disebabkan perbankan masih banyak menerapkan kebijakan business to business.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM belum menjadi prioritas utama, karena lembaga keuangan masih mempertimbangkan aspek risiko dan kelayakan usaha. Padahal, potensi ekonomi hijau di berbagai daerah dinilai cukup besar.

“Ini harus mulai dikembangkan, karena ekonomi hijau sangat dekat dengan sustainable financing. Ke depan akan lebih ramah lingkungan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tantangan perubahan praktik produksi UMKM agar lebih ramah lingkungan. Menurutnya, penyesuaian perlu dilakukan mulai dari proses bisnis, penggunaan bahan baku, hingga peningkatan literasi.

“Hal-hal sederhana saja, seperti bahan baku atau proses produksi yang lebih hijau, itu sudah jadi isu. Jadi memang harus pelan-pelan,” tutupnya.

Sebelumnya, Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization (ILO) menegaskan komitmennya untuk memperkuat inklusi keuangan di Indonesia guna meningkatkan ketahanan ekonomi dan mendorong transformasi UMKM, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, serta pekerja informal di wilayah pedesaan.

Project Manager PROMISE II IMPACT ILO Indonesia Djauhari Sitorus menjelaskan, ILO menilai inklusi keuangan menjadi katalis utama dalam mendorong UMKM bertransformasi menuju usaha formal, memperkuat rantai nilai pedesaan, serta menciptakan lapangan kerja yang layak.

Fokus ini sejalan dengan agenda nasional pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui perluasan akses terhadap layanan keuangan formal dan digital.

“Keuangan yang inklusif bukan hanya soal akses, tetapi juga menciptakan perubahan nyata pada mata pencaharian masyarakat. Dalam kerangka Decent Work Agenda, ILO mendorong kesehatan finansial produktivitas, pendapatan yang stabil, dan ketahanan usaha,” ujar Djauhari Sitorus, dikutip Kamis (18/12/2025).

Menurut dia, ketika pelaku UMKM dan petani terhubung dengan layanan keuangan formal, mereka akan lebih tangguh menghadapi risiko, lebih produktif, serta memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya perluasan akses layanan keuangan yang aman dan bertanggung jawab, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan petani di pedesaan. OJK menilai digitalisasi menjadi faktor pendorong utama, khususnya melalui Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA).

“Ketikа usaha kehilangan aset karena suatu hal seperti bencana, pendataan digital maupun data transaksi e-commerce atau penggunaan telepon menjadi sangat relevan agar bank tetap dapat melihat kemampuan penerima kredit,” tutur Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Djoko Kurnijanto.

Dalam implementasinya, OJK bersama ILO mengembangkan berbagai program digitalisasi, salah satunya ekosistem sapi perah berbasis sistem ERP yang terintegrasi dengan PKA. Program ini bertujuan meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi peternak rakyat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif.

Sementara itu, Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO) memaparkan dampak positif Proyek PROMISE II IMPACT yang telah memperluas akses layanan keuangan terjangkau melalui penguatan ekosistem rantai nilai di tiga sektor utama. Program tersebut mencakup sapi perah di Jawa Barat, rumput laut di Sumba, dan nilam di Aceh.

Sebanyak 6.000 UMKM tercatat memperoleh akses pembiayaan senilai Rp 167 miliar melalui BPR dan BPD. Selain itu, 3.610 UMKM memanfaatkan layanan tabungan dan deposito dengan nilai Rp 20 miliar untuk investasi dan perencanaan keuangan.

“Kami melihat kolaborasi multipihak sebagai kunci keberhasilan inisiatif ini," kata Wakil Kepala SECO Indonesia, Ariadirja Martoni.

Apresiasi juga datang dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menilai program ini layak diadopsi melalui TPAKD.

Menutup diskusi, ILO menegaskan inklusi keuangan menjadi elemen penting dalam mendorong kesejahteraan sosial dan pasar tenaga kerja yang adil serta berkelanjutan.