OJK - Kementerian PKP Bentuk Satgas Percepatan 3 Juta Rumah

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) membentuk satuan tugas (satgas) untuk percepatan 3 juta rumah. Para punggawa tidak hanya dari dua instansi ini melainkan BP Tapera serta para pengembang melalui asosiasi akan turut tergabung di dalamnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, satgas ini akan bekerja untuk memastikan isu keuangan dalam perumahan agar tidak menjadi halangan. Khususnya bagi masyarakat yang ingin mengajukan KPR Rumah Subsidi.

"Kita mengurus segala macam isu-isu yang ada soal perumahan,” katanya di Gedung Radius Prawiro, OJK, Senin (13/4/2026). 

"Apapun yang menyangkut relevansi dengan keuangan, ya kita bereskan di sini,” lanjutnya. 

Pria yang akrab disapa Ara ini juga mengungkapkan, akan ada sejumlah koordinator dari satgas yang ditempatkan di berbagai daerah. Tujuannya, agar berjalan efektif bahkan tidak perlu banyak rapat sehingga masyarakat bisa langsung merasakan langkah solutif dari masalah yang dihadapi di berbagai daerah.

“Jadi enggak usah dikit-dikit ketemu, ada tim yang memang menyelenggarakan suatu pertemuan, menerima aspirasi, dan membicarakan. Tentu pada waktunya mesti dilaporkan sama Ketua OJK dan saya, kalau ada hal-hal yang strategis. Tapi tentu kan digodok teknisnya, aturannya apa, supaya bisa jalan dengan baik,” ungkapnya.

Dalam kesempatan serupa, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi memastikan, dalam satgas ini pihaknya akan menyelesaikan berbagai isu seperti catatan SLIK. Agar, setiap orang yang tengah mengajukan KPR namun terganjal SLIK dan terkait sektor jasa keuangan, akan menjadi isu yang difokuskan dalam satgas ini.

"Jadi misalnya ada bottleneck apa di sektor jasa keuangan, ya nanti kita data lagi,” ucapnya.

“Misalnya contoh ada orang merasa harus dibantu terkait dengan catatan SLIK-nya dan lain-lain. Itu nanti kita akan ada Kepala Eksekutif Pelindungan Konsumen (PEPK) juga masuk di sini,” ia menambahkan.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan status SLIK yang kerap tertahan karena tagihan hanya dalam kisaran Rp1 juta tetap dapat memiliki rumah. 

Ketentuan ini keluar dari hasil diskusi Kementerian PKP dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar masyarakat tidak terjegal sementara mampu untuk mendapatkan rumah, tentunya dengan proses kredit.

"Jadi kalau Rp1 juta ke bawah yang selama ini ada di slik OJK muncul apa tidak? Enggak. Kemudian boleh ngajukan kredit untuk rumah sosial ini? Boleh,” ucapnya di Gedung Radius Prawiro, OJK, Senin (13/4/2026).

Pria yang akrab disapa Ara ini mengaku lega, karena dalam laman OJK nantinya, tidak akan ditampilkan. Melainkan hanya mereka yang memiliki tagihan yang terakumulasi lebih dari Rp1 juta.

Para pengembang dan masyarakat memiliki akses lebih untuk mendapatkan maupun memberikan rumah. “Jadi yang muncul itu hanya yang punya pinjaman Rp1 juta ke atas atau akumulasi Rp1 juta ke atas atau yang bagi debitnya itu Rp1 juta,” ucapnya. 

Sebelumnya, Maruarar Sirait pernah mengungkapkan akses pembiayaan rumah subsidi selama ini masih terhambat sistem penilaian kredit melalui SLIK OJK. Hal yang menjadi temuan saat dirinya berkunjung ke berbagai daerah. 

Ara, sapaan akrabnya, mengaku rutin turun ke lapangan, mulai dari Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Papua Pegunungan, hingga Bali.

“Masalah yang paling sering saya temukan adalah soal SLIK OJK. Ini berdampak langsung karena banyak masyarakat tidak bisa mengakses rumah subsidi,” jelas dia di Jakarta, Selasa pekan ini.

Padahal, menurut dia, program rumah subsidi dengan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat dibutuhkan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Persoalan ini cukup serius karena berpotensi menghambat target pemerintah dalam merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah.

Dia mengungkapkan telah beberapa kali berkoordinasi dengan OJK untuk mencari solusi. Setidaknya, empat kali mendatangi OJK guna menyampaikan langsung keluhan yang  ditemui di lapangan.

“Ini bukan soal angka, tapi soal kesempatan. Bagaimana asisten rumah tangga, petani, nelayan, buruh, tukang mi, tukang becak bisa punya rumah,” katanya.

Menurut dia, sistem penilaian kredit seharusnya tidak menjadi penghalang bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan hunian layak, terlebih program tersebut merupakan bagian dari upaya negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya.

“Kabar baik hari ini OJK memutuskan satu juta ke bawah yang ada di SLIK boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini suatu fenomena. Saya sampai enam kali melakukan pertemuan di OJK untuk memperjuangkan hal ini, dan ini baru terjadi di era pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.

Dia berharap ada penyesuaian kebijakan yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah subsidi, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian di sektor keuangan. “Jangan sampai program 3 juta rumah ini terhambat. Ini program untuk rakyat, terutama masyarakat kecil,” ujar Maruarar.