Pemerintah Jamin Koperasi Desa Tak Gagal Bayar

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan menjaga kelancaran pembayaran pinjaman Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih agar terhindar dari risiko gagal bayar. Kepastian ini disampaikan setelah pemerintah membahas skema pembiayaan bersama Kementerian Koperasi dan Badan Pengelola (BP) BUMN.

Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah juga sepakat untuk memperkuat peran Kopdes Merah Putih dalam mendukung sistem logistik nasional. Ke depan, penyaluran barang dan kebutuhan subsidi akan diarahkan melalui koperasi tersebut demi menggairahkan aktivitas ekonomi di tingkat desa.

“Kami memastikan bahwa tidak akan gagal dalam bayar sehingga pembayaran akan tetap berjalan,” kata Purbaya usai bertemu Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan perwakilan BP BUMN di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Purbaya menegaskan, pemerintah berkomitmen menjamin pembiayaan Kopdes Merah Putih tetap bergulir agar kegiatan operasional koperasi tidak terhambat. Langkah ini sekaligus memperbesar kontribusi desa dalam rantai pasok dan distribusi barang secara nasional.

Di sisi lain, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa pemerintah bakal membentuk tim gabungan yang melibatkan Kementerian Keuangan dan BP BUMN untuk mengawal penggunaan dana Kopdes Merah Putih. Tim ini bertugas memastikan alokasi dana tepat sasaran serta memastikan jaringan koperasi siap menyalurkan barang-barang subsidi.

“Kami sepakati tadi juga tim bersama untuk memastikan penggunaan ini, termasuk kepastian barang-barang subsidi menggunakan infrastruktur pemerintah yang namanya sekarang Koperasi Desa atau Koperasi Merah Putih,” ujar Ferry.

Saat ini, pemerintah tengah melakukan verifikasi dan validasi terhadap unit Kopdes Merah Putih yang akan masuk dalam skema pembiayaan. Hasil verifikasi tersebut nantinya dijadikan acuan untuk menentukan kelayakan masing-masing koperasi.

Kendati sebagian koperasi masih memerlukan pembenahan administrasi, Purbaya menegaskan bahwa kelancaran pembayaran pinjaman tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah memberikan fleksibilitas perbaikan dokumen hingga akhir tahun agar proses pembiayaan berjalan mulus.

“Fokus kita adalah jangan sampai terganggu dengan pinjaman ke koperasi. Kalau ada yang belum sempurna, bisa disempurnakan dalam beberapa bulan sampai akhir tahun,” tutur Purbaya.

Guna merespons hal itu, Ferry menyebut Kementerian Koperasi telah menyiapkan metodologi khusus untuk mengakselerasi proses verifikasi dan validasi. Pemerintah menargetkan koperasi yang belum memenuhi syarat administrasi dapat menuntaskan seluruh ketentuannya sebelum penutupan tahun.