Pertamina Keluhkan Izin BBM Ethanol, Menkeu Purbaya Segera Revisi Aturan

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga mengeluhkan masalah izin usaha industri (IUI) produk BBM Ethanol alias Pertamax Green RON 95. Mereka langsung memberikan pengaduan ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina Oki Muraza mengungkapkan, pihaknya dalam mendapatkan izin usaha industri (IUI) yang juga memerlukan izin lingkungan (AMDAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk setiap lokasi terminal BBM. Sementara, pembebasan cukai memakan waktu 2-3 tahun, tapi Pertamina memiliki 120 terminal BBM.

Selain itu, ada juga masalah operasional Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi, yang mencakup pengolahan aspal/ter, bitumen, lilin petroleum, dan petroleum coke. Dia menuturkan, masalah ini lahir dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82 Tahun 2024 yang dinilai membatasi ruang gerak perusahaan dalam mendapatkan cukai. 

"Karena berdasarkan PMK 82 2024, untuk mendapatkan pembebasan cukai dikatakan di sana tuh hanya memiliki izin usaha niaga,” ujarnya dalam sidang debottlenecking, di Kementerian Keuangan, Jumat (6/2/2026).

Oki menyampaikan, pihaknya sempat berupaya sebelum mengadu. Yakni dengan berkoordinasi untuk perubahan klasifikasi kegiatan industri pencampuran hasil kilang minyak bumi dengan biofuel. Nantinya, KBLI 19-206 akan berada di bawah tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Perubahan itu, kata dia, penambahan kode KBLI 19-206 pada izin usaha niaga yang saat ini dimiliki oleh PT Pertamina Patra Niaga. Sementara, hal itu berkaitan dengan penambahan kode di Kementerian Keuangan yang perlu melakukan sinkronisasi regulasi. 

Maka dari itu, Pertamina meminta adanya revisi terhadap PMK 82 Tahun 2024 yang mengatur tentang pembebasan cukai juga revisi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 13 Tahun 2024. Pihaknya juga mengusulkan peraturan Menteri ESDM mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait perizinannya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memimpin rapat menyatakan akan menyelesaikan aturan itu dalam tenggat waktu satu minggu. Ia memastikan, keputusan rapat hari ini akan disesuaikan dengan peraturan dari hasil diskusi terhadap penyelesaian NSPK, ada perubahan PMK 82-2024 dan perubahan pendirian BK 13-2024. 

"Semuanya akan selesai paling lambat seminggu dari sekarang,” ujar Purbaya.

Sebelumnya, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong Pemerintah dapat mengambil contoh sukses dari Brasil dalam pengembangan ekosistem bioetanol terintegrasi di dalam negeri untuk percepatan menuju energi bersih dan ketahanan energi nasional.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengungkapkan, Brasil yang baru saja menyelesaikan hajatan sebagai tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim ke-30 PBB (COP30) telah memberikan contoh sukses dalam membangun ekosistem bioetanol terintegrasi.

Sementara itu, Indonesia dengan kebutuhan yang tinggi terhadap sumber daya energi dan berkomitmen mewujudkan energi bersih melalui Net Zero Emission (NZE) 2060, perlu segera melakukan percepatan transformasi transisi dari energi dengan jejak emisi tinggi menuju energi ramah lingkungan.

“Brasil ini merupakan contoh sukses di dunia sebagai pengembang ekosistem bioetanol terintegrasi. Indonesia perlu belajar untuk mengambil pelajaran sukses itu agar dapat diterapkan di dalam negeri. Saya rasa Pemerintah dapat melakukan dorongan pengembangan ekosistem energi ramah lingkungan ini melalui Pertamina." ujar Adisatrya, Senin (24/11/2025).

Sebagaimana diketahui, Brasil khususnya wilayah Belem di kawasan Amazon didapuk sebagai lokasi COP30 pada 10-21 November 2025. Acara tersebut menjadi semakin relevan diselenggarakan di Negeri Samba, karena Brasil memiliki predikat sebagai salah satu negara yang sukses menghadapi masa transisi energi.

Adisatrya menambahkan, selama lima dekade terakhir, Brasil membuktikan dirinya sebagai laboratorium raksasa bagi bioenergi dunia. Di saat banyak negara masih merumuskan peta jalan transisi energi, Brasil bergerak jauh di depan dengan menciptakan ekosistem bioetanol yang terintegrasi, dari kebun tebu dan jagung, pabrik biorefinery, hingga jaringan distribusi, dan jutaan kendaraan flex-fuel yang memenuhi jalanan negara di benua Amerika Latin itu.

“Brasil kini menjadi salah satu negara dengan penggunaan bioetanol terbesar di dunia. Bahkan produsen etanol terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat (AS). Indonesia jelas punya potensi yang tidak kalah besar. Tinggal bagaimana upaya kita untuk mengoptimalkan potensi itu,” tegas Adisatrya.

Brasil mencatat total produksi etanol menembus rekor tertinggi pada 2024 lalu, mencapai 36,83 miliar liter. Merujuk data UNICA (asosiasi industri tebu Brasil) angka produksi etanol 2024 naik 4,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di Brasil, etanol utamanya berbasis dari tebu, juga jagung. Luas lahan untuk etanol hanya 1% dari seluruh area Brasil.  

Seluruh SPBU di Brasil menjajakan bahan bakar dengan berbagai campuran etanol. Bahkan pemain besar seperti Shell ikut meramaikan penjualan bahan bakar eceran dengan bioetanol. SPBU Shell di Brasil menawarkan bioetanol E30, E100, di samping bensin dengan tambahan aditif etanol.

Menurut Adisatrya, seluruh kendaraan bermotor di Brasil bisa menenggak bioetanol, bahkan sampai E100. Mobil beredar seluruhnya bisa menyesap minimal E30, sedangkan modifikasi mobil impor agar sesuai, terbilang cukup murah. Artinya, tidak ada kendala dari sisi permintaan. Maka isu terkait kualitas maupun kesiapan teknologi, hampir nihil.

Presiden COP30 Brasil, Andre Correa do Lago, sebelumnya menegaskan bioetanol sebagai “senjata negara berkembang” dalam menghadapi krisis iklim. Menurutnya, bioetanol memiliki biaya produksi yang relatif rendah dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, berbeda dengan teknologi tinggi berbiaya besar yang umumnya ditawarkan negara maju. Tercatat, Bioetanol Brasil mencapai pengurangan jejak karbon sebesar 70% hingga 82% dibandingkan dengan bensin, dan mencapai hingga 90% dalam kondisi optimal.

Indonesia, lanjut Adisatrya, bisa seperti Brasil. Kesuksesan penerapan biodiesel Negeri Samba dapat menjadi acuan. Kekayaan alam tidak sekadar menopang ekonomi komoditas, melainkan pula jadi sumber bahan bakar ramah lingkungan yang sangat dibutuhkan sekarang ini.