Prosedur Program Bedah Rumah Dipangkas jadi 10 Tahap

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) tengah menyederhanakan prosedur program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Jumlah tahapan pelaksanaan yang sebelumnya mencapai 24 langkah direncanakan dipangkas menjadi sekitar 10 langkah agar lebih mudah diakses masyarakat.

Rencana tersebut dibahas dalam konsultasi antara Kementerian PKP dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 12 Mei 2026.

Plt Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Roberia, mengatakan evaluasi dilakukan untuk membuat program BSPS lebih sederhana tanpa mengurangi pengawasan.

“Saat ini prosedur pelaksanaan BSPS terdiri dari 24 langkah dan sedang kami evaluasi untuk diefisienkan menjadi sekitar 10 langkah. Tujuannya agar masyarakat lebih mudah mengakses bantuan rumah layak huni melalui program BSPS,” ujar Roberia dalam keterangan, dikutip Kamis (14/5/2026).

Meski begitu, ia mengakui masih ada sejumlah tahapan yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait mekanisme pencairan dana bantuan. Konsultasi tersebut dilakukan seiring meningkatnya target program BSPS 2026 menjadi sekitar 400 ribu rumah dengan total anggaran mencapai Rp 8 triliun.

Sebelumnya, Kementerian PKP juga telah melakukan konsultasi dengan sejumlah lembaga seperti BPK, BPKP, BPS, LKPP, dan KPK untuk memperkuat tata kelola program sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, menjelaskan bantuan BSPS diberikan sebesar Rp20 juta per rumah. Rinciannya, Rp 17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bangunan dan sisanya untuk biaya tukang.

Menurut Fitrah, penerima bantuan diusulkan secara by name by address oleh berbagai pihak, mulai dari kepala daerah, anggota DPR, hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama. Seluruh usulan kemudian diverifikasi secara administrasi maupun lapangan.

“Kriteria penerima BSPS antara lain masyarakat desil 4 ke bawah, memiliki penghasilan di bawah UMP, memiliki alas hak yang jelas, dan rumah yang dimiliki merupakan satu-satunya rumah dalam kondisi tidak layak huni,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, penerima bantuan dibentuk dalam kelompok untuk membeli material bangunan secara kolektif melalui mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) dengan pendampingan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, R. Narendra Jatna, mengingatkan agar penyederhanaan prosedur tetap memperhatikan aspek akuntabilitas dan mitigasi risiko.

“Pengurangan prosedur dari 24 menjadi 10 langkah dapat dipandang sebagai upaya mempermudah masyarakat agar program berjalan lebih baik, namun di sisi lain juga bisa dipersepsikan sebagai bentuk penyederhanaan yang terlalu longgar,” ujarnya.

Ia menilai evaluasi harus memastikan 10 tahapan yang dipilih benar-benar menjadi prosedur paling ideal. Jamdatun juga mendorong penguatan pertanggungjawaban melalui pakta integritas bagi penerima bantuan maupun toko material yang terlibat dalam program BSPS.

Selain itu, pemerintah daerah dinilai perlu dilibatkan lebih aktif dalam proses verifikasi penerima bantuan, misalnya melalui data PBB atau surat pernyataan kepemilikan rumah.

“Hal ini penting untuk membagi beban akuntabilitas sehingga tidak seluruhnya terbeban kepada Kementerian PKP saja,” kata Narendra.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau sering disebut bedah rumah Tahun Anggaran 2026 dapat dimulai pada akhir Maret mendatang. Hal tersebut disampaikan Menteri PKP, Maruarar Sirait, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (11/2/2026).

Maruarar memaparkan bahwa realisasi anggaran Kementerian PKP TA 2025 mencapai Rp 4,54 triliun atau setara 96,21% dari pagu efektif. Keberhasilan mencapai kinerja 100% berdasarkan penilaian Kementerian Keuangan menjadi motivasi besar bagi kementerian untuk segera mengeksekusi program tahun ini.

“Kementerian PKP siap menjalankan Program BSPS 2026 pada akhir Maret agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” ujar Maruarar dalam keterangannya.

Capaian Tertinggi Sepanjang Sejarah Dalam laporannya, Maruarar mencatat realisasi penyaluran KPR Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 mencapai 278.865 unit. Angka ini tercatat sebagai pencapaian tertinggi sepanjang sejarah program rumah subsidi di Indonesia.

Selain itu, skema pembiayaan kreatif juga menunjukkan hasil positif:

Pelonggaran GWM BI: Mendorong pembiayaan 86.388 unit rumah komersial.

KUR Perumahan: Menyalurkan Rp5,4 triliun kepada 12.107 debitur UMKM.

Program CSR: Berhasil membangun dan merenovasi 9.701 unit rumah rakyat.

Prioritas Tahun 2026 Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah menetapkan sektor perumahan sebagai prioritas APBN melalui skema FLPP, BSPS, PPN DTP Rumah Komersial, dan Kredit Program Perumahan (KPP). Total dukungan anggaran mencapai Rp58 triliun dengan target pembangunan sebanyak 790.000 unit rumah.

“Saya berharap dukungan Komisi V DPR RI terus diperkuat agar seluruh program perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan optimal, bersih, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Apresiasi dari DPR RI Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan apresiasi tinggi dan menilai kinerja Kementerian PKP sebagai yang terbaik di antara mitra kerja Komisi V lainnya.

“Capaian fisik Kementerian PKP sebesar 98,60% merupakan yang tertinggi. Fakta bahwa capaian fisik lebih tinggi dari realisasi anggaran menunjukkan pengelolaan yang sehat, efektif, dan efisien,” puji Lasarus.