Pupuk Indonesia & Kemenko Pangan Monitoring Pilot Project i-Pubers, Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Liputan6.com, Jakarta - PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan Republik Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pilot project i-Pubers di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Jumat (6/2/2026). Kegiatan ini menjadi upaya Pupuk Indonesia bersama Pemerintah untuk memperkuat tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi di berbagai daerah di Indonesia.

Monitoring disaksikan langsung oleh Deputi Kemenko Pangan Widiastuti, Asisten Deputi Bona Kusuma, Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia Robby Setiabudi Madjid, beserta jajaran.  Berdasarkan hasil monitoring layanan pupuk bersubsidi di kios atau Penerima Pada Titik Serah (PPTS) UD Rahma dan PPTS Rezky Tani, implementasi i-Pubers berjalan optimal di lapangan.

“Kami ingin memastikan penyaluran pupuk bersubsidi semakin transparan dan akuntabel. Sistem i-Pubers memperkuat monitoring serta tracking penebusan pupuk, sehingga dapat tersalurkan tepat sasaran hingga ke titik serah dan petani,” ungkap Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia, Robby Setiabudi Madjid.

Dijelaskan, i-Pubers merupakan inovasi penting untuk memperkuat sistem distribusi pupuk bersubsidi tersalurkan sesuai dengan prinsip 7T (tepat sasaran, jenis, jumlah, harga, waktu, tempat, dan tepat mutu). Dengan i-Pubers, implementasi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diturunkan Pemerintah sebesar 20 persen untuk semua jenis pupuk bersubsidi juga dapat dirasakan petani di Kabupaten Sidrap secara optimal.

Dengan demikian, tambahnya, penguatan tata kelola ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Dimana Pupuk Indonesia bertanggung jawab penuh terhadap penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penerima di lapangan.

Sementara itu, Kabupaten Sidrap memiliki alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 sebesar 6.347 ton yang terdiri dari pupuk Urea dan pupuk organik. Adapun, realisasi penebusan pupuk bersubsidi di Sidrap hingga awal Februari 2026 tercatat sebesar 4.646 ton, atau sekitar 8 persen dari total alokasi. Pupuk Indonesia berharap realisasi penebusan ini dapat terus meningkat seiring optimalisasi distribusi pupuk subsidi, termasuk melalui implementasi i-Pubers yang memperkuat monitoring penyaluran hingga di tingkat kios.

Selain memantau sistem penyaluran, Pupuk Indonesia juga memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sidrap dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan petani. Per 5 Februari 2026, stok pupuk bersubsidi di lini II dan III di Sidrap tercatat sebanyak 2.426 ton Urea dan 1.087 NPK Phonska.

Untuk optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia di Sidrap juga memiliki jaringan distribusi yang cukup luas. Total ada 61 PPTS resmi yang tersebar di berbagai kecamatan. Dengan stok yang tersedia dan jaringan distribusi yang memadai, Pupuk Indonesia memastikan petani di Sidrap dapat memperoleh pupuk bersubsidi sesuai ketentuan dan harga yang ditetapkan pemerintah.

Di tempat yang sama, Deputi Kemenko Pangan Widiastuti menyampaikan bahwa monev ini menjadi langkah penting dalam memastikan kebijakan pupuk subsidi benar-benar memberikan manfaat bagi petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional. Melalui kolaborasi pemerintah dan Pupuk Indonesia, penguatan tata kelola pupuk subsidi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, mendukung kesejahteraan petani, serta mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional.