Purbaya Cerita Dipanggil Prabowo Ditanyakan Kondisi APBN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan lonjakan harga minyak global yang sempat mendekati USD 100 per barel tidak akan mengganggu stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menyampaikan, hal tersebut saat menceritakan percakapannya dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kekhawatiran atas tekanan harga minyak terhadap kondisi fiskal nasional.

"Presiden nanya ‘Gimana APBN?’. Saya jawab, ‘Aman Pak!',” ujar Purbaya di Kantornya, Jumat (27/3/2026).

Purbaya memastikan pemerintah telah melakukan perhitungan matang terhadap berbagai kemungkinan jika harga minyak kembali meningkat.

Kementerian Keuangan juga telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas APBN di tengah tekanan global, khususnya akibat kenaikan harga energi. Namun, ia mengakui bahwa langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya tersosialisasikan kepada publik.

Oleh karena itu, pemerintah akan memperkuat komunikasi kepada masyarakat terkait kondisi fiskal ke depan.Ia juga menegaskan, pemerintah tetap tenang dalam merespons dinamika global, meskipun pembahasan di internal berlangsung intens.

Menurut dia, seluruh perhitungan dalam APBN dilakukan secara terukur dan transparan. "Tidak ada angka-angka yang aneh dan tidak bisa dihitung dalam APBN saat ini,” ia menambahkan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah skenario dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap APBN.

Ia menjelaskan, jika berbagai asumsi tersebut terjadi, defisit anggaran berpotensi melampaui batas 3 persen. Dalam skenario pertama, harga Indonesian Crude Price (ICP) diperkirakan berada di kisaran 86 dolar AS per barel, dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp 17.000 per dolar AS, lebih lemah dibandingkan asumsi APBN sebesar Rp 16.500 per dolar AS.

Dengan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dan imbal hasil surat berharga negara sekitar 6,8 persen, defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18 persen.

Pada skenario moderat, harga minyak diproyeksikan sekitar 97 dolar AS per barel dengan nilai tukar rupiah melemah ke Rp 17.300 per dolar AS. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,2 persen dan imbal hasil SBN 7,2 persen, sehingga defisit berpotensi meningkat menjadi 3,53 persen.

Sementara pada skenario pesimistis, harga minyak diperkirakan mencapai 115 dolar AS per barel, dengan nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.500 per dolar AS.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menilai Indonesia masih berada dalam kondisi aman dari potensi darurat energi meski konflik antara AS-Israel dan Iran terus meningkat.

Ia menyampaikan, hingga saat ini pemerintah belum memiliki rencana untuk mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 maupun kebijakan subsidi energi yang berlaku.

“APBN kita masih tahan. Saya enggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harga minyaknya tinggi sekali,” ujar Purbaya di kantornya, Rabu (25/3/2026).

Sebagai perbandingan, Filipina telah menetapkan status darurat energi nasional sejak 24 Maret 2026 akibat gangguan pasokan bahan bakar yang dipicu konflik di Timur Tengah.

Menanggapi kondisi tersebut, Purbaya memastikan posisi fiskal Indonesia masih cukup solid untuk meredam tekanan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dengan asumsi harga minyak yang masih terkendali, ia menilai belum diperlukan penyesuaian kebijakan dalam waktu dekat.

Ia juga menekankan bahwa status darurat energi tidak hanya ditentukan oleh kenaikan harga, melainkan lebih pada terganggunya pasokan. Dalam konteks Indonesia, pasokan energi dinilai masih terjaga.

“Darurat energi itu bukan di APBN. Maksudnya kalau suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, tapi kalau suplainya nggak ada. Sekarang ini masih ada suplai, jadi belum bisa dibilang darurat,” jelasnya.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus mencermati perkembangan global, khususnya dampak konflik Timur Tengah terhadap rantai pasok energi. Ia menegaskan pentingnya kewaspadaan tanpa terburu-buru mengambil kebijakan.

“Maksudnya darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, suplainya enggak ada. Ini kan masih ada suplainya. Jadi kalau bilang darurat enggak. Tapi kita harus siap-siap terus ke depan,” kata Purbaya.

Terkait subsidi BBM, ia memastikan belum ada rencana perubahan dalam waktu dekat. Pemerintah memilih menjaga stabilitas kebijakan sambil menunggu perkembangan situasi global.

“Setahu saya enggak ada (perubahan kebijakan). Jadi saya bilang, jangan diganggu dulu anggaran. Ini masih terlalu dini,” jelasnya.