Anggota AFPI Bakal Banding Putusan KPPU Denda Jasa Pindar Rp 755 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Asosiasi Fintech pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) akan melayangkan banding terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). AFPI menilai penetapan suku bunga pinjaman daring (pindar) telah mengacu pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar menyayangkan putusan KPPU yang menjatuhkan denda total Rp 755 miliar kepada anggota asosiasi yang dipimpinnya. Menurut dia, tidak ada pemufakatan tentang batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) yang pernah terbukti sepanjang sidang pemeriksaan.

"Kami tentu kecewa dengan putusan KPPU ini karena batas maksimum manfaat ekonomi saat itu merupakan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi konsumen dari praktik predatory lending dan pinjol ilegal yang memasang bunga sangat tinggi saat itu. Maka dari itu, mayoritas anggota asosiasi akan mengajukan banding terhadap putusan KPPU tersebut,” kata Entjik saat dikonfirmasi Liputan6.com, Jumat (27/3/2026).

KPPU memutus 97 penyedia pindar yang berada di bawah naungan AFPI terbukti bersalah dalam dugaan kesepakatan penetapan batas bunga. Masing-masing platform pun dijatuhi sanksi denda dengan nominal yang berbeda-beda.

Meski demikian, Entjik menegaskan tetap menghormati proses hukum yang berlaku dan berkomitmen untuk tetap menjaga integritas serta kepercayaan dalam ekosistem industri.

"Kami masih terus berkoordinasi dengan seluruh platform terkait langkah hukum yang akan ditempuh. Pada dasarnya langkah banding adalah hak tiap anggota, namun kami bisa sampaikan bahwa seluruh anggota tidak menerima putusan tersebut," ujar dia.

"Sebab batas atas manfaat ekonomi itu bertujuan untuk perlindungan konsumen dan tidak ada niat jahat yang terbukti sepanjang sidang pemeriksaan. Kami percaya para pelaku industri pinjaman daring berada dalam posisi yang benar dengan mengikuti arahan OJK saat itu,” Entjik menambahkan.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) resmi memutuskan perkara kartel bunga pinjaman online (pinjol). Ada denda yang ditagihkan dengan total sekitar Rp 755 miliar.

Angka denda tersebut merupakan akumulasi yang ditagihkan kepada 97 entitas perusahaan penyedia jasa pinjaman peer to peer (p2p) lending. KPPU menilai seluruh perusahaan anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) itu bersalah dalam perkara kartel bunga pinjol.

"Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian analis dan kesimpulan, serta dengan mengingat pasal 43 ayat 3 Undang-Undang No.5 tahun 1999, Majelis Komisi memutuskan 1. Menyatakan terlapor 1 sampai dengan terlapor 97 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 Undang-Undang No 5 tahun 1999," sebut Anggota Majelis Komisi dalam sidang putusan, di Gedung RB Supardan, Kelapa Gading, Jakarta, Kamis malam, 27 Maret 2026.

Majelis Komisi dalam sidang putusan ini membacakan sederet denda yang diberikan kepada 97 terlapor. Terbesar denda dijatuhkan kepada terlapor 76, yakni PT Pintar Inovasi Digital (Asetku) sebesar Rp 100,9 miliar. Kemudian, Terlapor 72 yakni PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) sebesar Rp 102,3 miliar.

Adapun, besaran denda bervariasi mulai dari Rp 1 miliar, Rp 20 miliar, hingga Rp 100,9 miliar tadi. Majelis Komisi menegaskan, para terlapor wajib menyetorkan besaran denda jika menerima putusan yang dibacakan dalam sidang. 

"Memerintahkan terlapor 1 sampai dengan terlapor 97 menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda ke KPPU paling lambat 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan ini jika mengajukan keberatan," ujar Majelis Komisi.

Informasi, sidang putusan secara terbuka ini dipimpin oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ridho Jusmadi sebagai Ketua Majelis Komisi. Kemudian, M. Fanshurullah Asa, Aru Armando, Gopprera Pangabean, Hilman Pujana, Muhammad Nurofik, Muhammad Reza, Yudhiniya Mada Nugraha, dan Budi Jojo Santoso sebagai anggota Majelis Komisi.

Sidang putusan dimulai sekitar pukul 11.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 19.30 WIB dengan dua kali waktu istirahat pada siang dan sore hari yang sama.