Purbaya Setor DIM Revisi UU P2SK, Pembahasan Berlanjut ke Tingkat Panja

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Pembahasan akan dilanjutkan di tingkat panitia kerja di Komisi XI DPR.

Purbaya mengatakan, pihaknya siap membahas lebih lanjut tahapan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan UU P2SK tersebut usai penyerahan DIM kepada Komisi XI DPR.

"Dalam kesempatan rapat kerja hari ini, pemerintah menyampaikan DIM RUU Perubahan Undang-Undang PII SK kepada DPR. Selanjutnya, pemerintah siap melakukan pembahasan bersama DPR sesuai dengan tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Dia menjelaskan, selama implementasinya, UU P2SK telah melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan yang dihasilkan memberikan sejumlah penegasan konstitusional yang penting, khususnya terkait pengaturan kewenangan dan mekanisme tata kelola di sektor keuangan.

Pertama, MK memberikan penegasan mengenai pengaturan kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan prinsip koordinasi dan akuntabilitas. Kedua, MK memutuskan perubahan mekanisme persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan kegiatan operasional lembaga penyamin simpanan.

"Dengan demikian, diperlukan perubahan Undang-Undang PII SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka," ungkapnya.

"Perubahan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga kesenambungan kebijakan, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat kejelasan pembagian peran dan kewenangan antar lembaga di sektor keuangan," sambung Purbaya.

Sebelumnya, Upaya penguatan regulasi aset kripto terus menjadi perhatian publik, seiring dengan pembahasan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mematangkan aturan tersebut, yang nantinya akan menjadi payung hukum pertama yang mengatur aset kripto secara eksplisit dalam sistem keuangan nasional di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di tengah dinamika tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai revisi UU P2SK justru membawa angin segar bagi industri aset kripto. Dalam wawancara bersama Leon Hartono di podcast The Overpost, Misbakhun menekankan bahwa revisi ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam mengatur ekosistem aset kripto secara lebih komprehensif. Selama ini, pengaturan aset kripto masih berada pada level Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

“Tujuan revisi ini adalah memberikan kepastian pelindungan konsumen pada tataran aturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang. Ini memperlihatkan negara semakin mengakui keberadaan aset kripto sebagai aset keuangan digital, sekaligus memberikan kepastian peta jalan ekosistem aset kripto dan menghadirkan pengawasan yang lebih akuntabel dan kredibel,” kata Misbakhun dikutip dari wawancaranya dengan Leon Hartono di Podcast The Overpost.

Salah satu fokus utama dalam revisi UU P2SK adalah pembentukan struktur pasar aset kripto yang lebih berdaulat. Saat ini, mekanisme perdagangan masih banyak bergantung pada transaksi bilateral dan order book global. Kondisi tersebut dinilai kurang efisien karena minimnya proses price discovery serta berpotensi mendorong terjadinya capital outflow ke pasar global.

Misbakhun menjelaskan, rancangan revisi UU P2SK menawarkan solusi melalui penguatan agregasi likuiditas. Dengan menyatukan likuiditas yang tersebar, pasar domestik dapat memiliki order book lokal yang lebih dalam dan kuat, sehingga ketergantungan pada order book global tidak lagi diperlukan.

“Ada miskonsepsi bahwa aturan baru akan berpotensi membuat konsumen beralih ke platform aset kripto luar negeri, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Dengan UU P2SK yang baru, kita mengonsolidasikan likuiditas yang tadinya terpencar sehingga akan menciptakan order book lokal yang tebal dan dalam. Hasilnya? Daya saing industri lokal meningkat dan ketergantungan pada pasar luar berkurang,” jelas Misbakhun.

Menjawab kekhawatiran mengenai sentralisasi dan risiko keamanan, Misbakhun meluruskan bahwa UU P2SK tetap membawa semangat desentralisasi melalui pemisahan fungsi. Ia menyebut, adanya bursa, kliring, kustodian, dan Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) memastikan masing-masing lembaga memiliki peran dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan regulasi yang ada.

Ia juga menegaskan bahwa bursa nantinya hanya menjadi tempat untuk perdagangan aset kripto, sementara PAKD tetap memegang kelolanya masing-masing. Sementara penyimpanan aset kripto akan dilakukan oleh lembaga kustodian dan lembaga kliring memastikan transaksi antara pembeli-penjual terjadi.

Jika dalam praktiknya sampai terjadi insiden peretasan, dalam hal penanganannya, pihak terkait akan bertanggung jawab. Mekanismenya akan dapat diatur secara rigid mengenai sanksi dan kewajiban tanggung jawab, jadi regulasi tersebut diharapkan menjamin hak konsumen.

“Dengan tata kelola yang prudent dan regulasi yang jelas, pelindungan konsumen semakin maksimal. Investor cukup menghadapi risiko pasar berupa fluktuasi harga, jangan sampai mereka harus menanggung risiko kena hack atau scam, itu yang mau kita minimalisir lewat revisi UUP2SK ini,” tuturnya.