Sulap Molase Jadi Bioetanol, Impor BBM Bakal Berkurang Rp 233 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melalui PT Pertamina (Persero) melakukan groundbreaking pabrik bioetanol terintegrasi di Banyuwangi, Jawa Timur. Pabrik itu diproyeksikan bakal mentransformasi molase sebagai by product gula menjadi bioetanol, untuk memangkas impor BBM.

Direktur Transformasi dan Kelanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono mengatakan, pembangunan pabrik bioetanol seluas 10 ha itu diproyeksikan bakal menghasilkan 30 ribu kiloliter etanol per tahun.

"Dengan pabrik bioetanol terintegrasi di Banyuwangi ini, kolaborasi Pertamina Supporting New and Renewable Energy dan SGN akan menghasilkan 30 ribu kiloliter etanol per tahun, yang akan mendorong swasembada energi melalui perekonomian rakyat," ujarnya dalam acara groundbreaking 6 proyek hilirisasi secara virtual, Jumat (6/2/2026).

Agung menambahkan, pabrik ini mampu mengurangi impor BBM hingga USD 13,9 juta atau setara Rp 233,52 miliar, juga dapat mengurangi emisi tahunan mencapai 66.000 ton CO2 ekuivalen.

"Ini akan menekan impor BBM dan menekan emisi karbon. Melalui substitusi impor BBM sinilai USD 13,9 juta akan dicapai ketahanan energi dan melalui pengurangan emisi karbon senilai 66 juta ton CO2 ekuivalen akan dicapai keberlanjutan lingkungan," jelasnya.

Adapun hasil produksi pabrik bioetanol ini nantinya akan dikirimkan ke Terminal BBM Pertamina untuk dilakukan pencampuran. Kemudian akan disalurkan ke pasar sebagai BBM melalui SPBU Pertamina.

Adapun sebelum melalui tahap tersebut, Pertamina melalui 177 SPBU miliknya di Pulau Jawa telah menyalurkan produk BBM Pertamax Green 95, yang memiliki kandungan etanol 5 persen.

"Melalui pabrik ini nantinya akan diperluas wilayah implementasinya dan ditingkatkan kandungan etanolnya. Sehingga akan seiring dengan negara-negara besar di dunia yang menggunakan etanol sebagai bahan bakar bersih," pungkas Agung.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga mengeluhkan masalah izin usaha industri (IUI) produk BBM Ethanol alias Pertamax Green RON 95. Mereka langsung memberikan pengaduan ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina Oki Muraza mengungkapkan, pihaknya dalam mendapatkan izin usaha industri (IUI) yang juga memerlukan izin lingkungan (AMDAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk setiap lokasi terminal BBM. Sementara, pembebasan cukai memakan waktu 2-3 tahun, tapi Pertamina memiliki 120 terminal BBM.

Selain itu, ada juga masalah operasional Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi, yang mencakup pengolahan aspal/ter, bitumen, lilin petroleum, dan petroleum coke. Dia menuturkan, masalah ini lahir dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82 Tahun 2024 yang dinilai membatasi ruang gerak perusahaan dalam mendapatkan cukai. 

"Karena berdasarkan PMK 82 2024, untuk mendapatkan pembebasan cukai dikatakan di sana tuh hanya memiliki izin usaha niaga,” ujarnya dalam sidang debottlenecking, di Kementerian Keuangan, Jumat (6/2/2026).

Oki menyampaikan, pihaknya sempat berupaya sebelum mengadu. Yakni dengan berkoordinasi untuk perubahan klasifikasi kegiatan industri pencampuran hasil kilang minyak bumi dengan biofuel. Nantinya, KBLI 19-206 akan berada di bawah tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Perubahan itu, kata dia, penambahan kode KBLI 19-206 pada izin usaha niaga yang saat ini dimiliki oleh PT Pertamina Patra Niaga. Sementara, hal itu berkaitan dengan penambahan kode di Kementerian Keuangan yang perlu melakukan sinkronisasi regulasi. 

Maka dari itu, Pertamina meminta adanya revisi terhadap PMK 82 Tahun 2024 yang mengatur tentang pembebasan cukai juga revisi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 13 Tahun 2024. Pihaknya juga mengusulkan peraturan Menteri ESDM mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait perizinannya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memimpin rapat menyatakan akan menyelesaikan aturan itu dalam tenggat waktu satu minggu. Ia memastikan, keputusan rapat hari ini akan disesuaikan dengan peraturan dari hasil diskusi terhadap penyelesaian NSPK, ada perubahan PMK 82-2024 dan perubahan pendirian BK 13-2024. 

"Semuanya akan selesai paling lambat seminggu dari sekarang,” ujar Purbaya.