Tak Ditenggelamkan, KKP Sulap Kapal Sitaan Illegal Fishing Buat Pengawasan Laut

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali memanfaatkan kapal hasil tindak pidana illegal fishing yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Sebanyak empat kapal yang sebelumnya digunakan untuk praktik penangkapan ikan ilegal kini resmi menjadi aset negara.

Penyerahan kapal tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara (BMN) antara Kejaksaan Republik Indonesia dan KKP pada Kamis (16/4/2026).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Ipunk, mengatakan langkah ini merupakan implementasi kebijakan “Tangkap-Manfaat”.

“KKP bekerja sama dengan Kejaksaan untuk memanfaatkan kapal-kapal yang telah inkrah bagi kesejahteraan nelayan dan kepentingan pengawasan, tidak lagi dimusnahkan atau ditenggelamkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Ia menjelaskan, kapal-kapal tersebut sebelumnya disita oleh armada pengawas KKP dan telah melalui proses hukum hingga diputuskan dirampas untuk negara.

Dari empat kapal yang diserahkan, tiga di antaranya akan dimanfaatkan untuk pemberdayaan nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) atau koperasi perikanan.

Sementara itu, satu kapal berukuran besar, MV Run Zeng 03 dengan bobot lebih dari 800 GT, akan direkondisi menjadi kapal pengawas.

Ipunk menegaskan bahwa langkah ini menjadi bukti bahwa aset hasil kejahatan dapat diubah menjadi sarana produktif bagi negara.

“Dengan dijadikannya MV Run Zeng 03 menjadi kapal pengawas, ini menjadi bukti bahwa hasil kejahatan bisa dimanfaatkan dan menjadi aset negara yang produktif, serta sarana penegakan hukum,” jelasnya.

KKP juga memastikan pemanfaatan kapal bagi nelayan dilakukan secara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI, Kuntadi, menyebut pemanfaatan barang rampasan negara merupakan bagian dari upaya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Prosesi penyerahan kali ini dilakukan sebagai bentuk kolaborasi nyata antara KKP dan Kejaksaan RI dalam mendukung program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya.

Berdasarkan data KKP, sejak 2022 hingga saat ini, sebanyak 18 kapal telah diterima dari Kejaksaan. Sebagian telah diserahkan kepada perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta untuk armada pengawasan.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang mendorong penegakan hukum berorientasi pada keadilan ekonomi.

Melalui kebijakan tangkap-manfaat, pemerintah optimistis dapat meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan nelayan Indonesia.