Tarik Investasi Green Data Center, Indonesia Dinilai Perlu Dongkrak Kesiapan Digital

Liputan6.com, Jakarta - Pertumbuhan industri digital Indonesia semakin pesat seiring dengan perkembangan teknologi artificial intelligence (AI). Berdasarkan proyeksi Bank Dunia, permintaan atas data center di Indonesia meningkat sebesar 16,8% per tahun hingga 2029, setara dengankapasitas 1,41 GW.

Namun, peningkatan kebutuhan data tersebut diikuti dengan konsumsi listrik yang signifikan. Peneliti Ekonomi Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman menuturkan, kondisi ini menuntut penggunaan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon. Di lain sisi, situasi ini juga menghadirkan peluang baru bagi Indonesia.

"Indonesia memiliki potensi energi hijau yang melimpah, dan pembangunan green data center dapat mendorong permintaan besar terhadap energi terbarukan,” ujar dia seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (6/11/2025).

Akan tetapi, ia menilai, pengembangan sektor ini masih menghadapi tantangan akibat ketatnya persaingan dengan negara-negara tetangga.

Meskipun Indonesia memiliki ekonomi digital terbesar di kawasan dengan nilai mencapai USD 90 miliar pada 2024, kapasitas pusat datanya baru sekitar 456 MW, jauh di bawah Singapura yang telah mencapai 1,02 GW dan Malaysia sebesar 1,2 GW. Singapura lebih dahulu memantapkan posisinya sebagai hub pusat data regional, sementara Malaysia dalam beberapa tahun terakhir bergerak agresif mempercepat pembangunan kapasitas pusat datanya melaluikebijakan dan insentif yang menarik bagi investor global.

"Studi ini menemukan kesiapan data center Indonesia masih rendah, sehingga investor-investor hyperscaler cenderung tidak terlalu tertarik menempatkan investasi baru di Indonesia dibanding negara-negara tetangga,” kata dia.

Intan menuturkan, secara garis besar, Indonesia belum memiliki kebijakan yang secara khusus mengatur pengembangan data center, terutama yang berfokus pada aspek keberlanjutan.

Pusat data yang berupaya menerapkan konsep green data center di Indonesia masih mengacu pada regulasi umum atau standar bangunan hijau nasional, bukan pada standar internasional seperti ISO 14001 dan ISO 50001.

"Akibatnya, penerapan praktik efisiensi energi dan pengelolaan lingkungan di sektor ini belum sepenuhnya sejalan dengan standar terbaik dunia,” kata dia.

Selain itu, Intan menuturkan, akses terhadap potensi energi terbarukan Indonesia yang sangat besar, mencapai 3.686 GW, masih sangat terbatas, sehingga hanya sedikit lokasi yang memiliki infrastruktur memadai untuk memanfaatkan sumber energi tersebut secara langsung.

Kondisi ini membuat pilihan lokasi pembangunan data center berkelanjutan menjadi terbatas, sementara perusahaan-perusahaan hyperscaler kini semakin memprioritaskan penggunaan energi terbarukan dalam pengoperasian green data center mereka.

"Pentingnya reformasi kebijakan energi terbarukan untuk menarik investasi asing dan mempercepat pembangunan green data center,” ujar dia.

Dari pemodelan konsorsium studi green data center, penggunaan energi terbarukan di Indonesia untuk pusat data saat ini masih tergolong mahal. Ia mengatakan, saat ini, mekanisme yang paling kompetitif untuk mendanai kebutuhan energi pusat data adalah melalui skema Renewable Energy Certificate (REC) dari PLN.

Namun, tidak semua perusahaan hyperscaler bersedia menggunakan REC, karena sebagian lebih memilih koneksi langsung antara pusat data dan sumber energi terbarukan untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan energi yang digunakan.

"Untuk menarik investasi green data center, Indonesia perlu meningkatkan kesiapan digital (digital readiness) serta menghijaukan jaringan listrik (greening the grid),” ujar dia.

Aspek digital readiness mencakup pengembangan talenta digital melalui peningkatan jumlah penduduk yang melek digital dan tenaga kerja yang kompeten di bidang teknologi.

Sementara itu, greening the grid dapat dilakukan dengan meningkatkan porsi energi terbarukan dalam jaringan listrik nasional, mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil, serta memperkuat kapasitas jaringan agar lebih fleksibel dan mampu mengakomodasi integrasi energi terbarukan secara optimal.