Top 3: Indonesia Buka Keran Impor Beras dan Jagung dari AS

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, buka suara mengenai alasan Pemerintah Indonesia setuju membuka impor beras 1.000 ton dari Amerika Serikat (AS), yakni untuk memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal AS.

"Pemerintah setuju memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal AS, namun tetap realisasinya tergantung permintaan dalam negeri," kata Haryo dikutip dari laman Kemenko Perekonomian, Minggu, 22 Februari 2026.

Haryo menjelaskan, dalam 5 tahun terakhir, Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS. Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 Ton tidak signifikan atau hanya sekitar 0,00003% dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton 2025.

Selanjutnya, Haryo turut menjelaskan terkait kesepakatan Indonesia membuka keran impor jagung dengan Amerika Serikat setiap tahun.

"Ketentuan ini mengatur bahwa Indonesia memberikan akses impor Jagung asal AS untuk peruntukan bahan baku industri makanan dan minuman (MaMin) dengan volume tertentu per tahun," ujarnya.

Lantaran, kebutuhan importasi jagung untuk industri MaMin pada 2025 sekitar 1,4 juta ton. Di sisi lain produk jagung asal AS memiliki spesifikasi dan standar mutu sesuai yang dibutuhkan oleh industri MaMin.

"Ketentuan ini penting untuk Indonesia dalam rangka memastikan kecukupan bahan baku utama pada industri MaMin yang memiliki kontribusi 7,13% terhadap PDB Nasional, dan menyumbang 21% dari total ekspor industri non-migas (atau senilai USD48 Miliar), dan menyerap lapangan kerja hingga 6,7 juta pada tahun 2025," ujarnya.

Artikel Indonesia Buka Keran Impor Beras dan Jagung dari AS, Ini Alasannya  menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com pada akhir pekan lalu. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya? Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Senin, (23/2/2026):

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, buka suara mengenai alasan Pemerintah Indonesia setuju membuka impor beras 1.000 ton dari Amerika Serikat (AS), yakni untuk memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal AS.

"Pemerintah setuju memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal AS, namun tetap realisasinya tergantung permintaan dalam negeri," kata Haryo dikutip dari laman Kemenko Perekonomian, Minggu, 22 Februari 2026.

Haryo menjelaskan, dalam 5 tahun terakhir, Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS. Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 Ton tidak signifikan atau hanya sekitar 0,00003% dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton 2025.

Selanjutnya, Haryo turut menjelaskan terkait kesepakatan Indonesia membuka keran impor jagung dengan Amerika Serikat setiap tahun.

"Ketentuan ini mengatur bahwa Indonesia memberikan akses impor Jagung asal AS untuk peruntukan bahan baku industri makanan dan minuman (MaMin) dengan volume tertentu per tahun," ujarnya.

Lantaran, kebutuhan importasi jagung untuk industri MaMin pada 2025 sekitar 1,4 juta ton. Di sisi lain produk jagung asal AS memiliki spesifikasi dan standar mutu sesuai yang dibutuhkan oleh industri MaMin.

Berita selengkapnya baca di sini

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan ekspor pakaian dan aksesori pakaian rajutan ke Amerika Serikat (AS) akan meningkat. Menyusul ekspor produk tekstil dan garmen yang bebas bea masuk ke AS meski dengan syarat.

Dia mencatat, 61% ekspor pakaian dan aksesori pakaian rajutan Indonesia dikirim ke AS. Penyesuaian tarif jadi 0% membawa angin segar tambahan.

"Dengan tarif 0%, risiko kontraksi permintaan akibat peningkatan cost dapat ditekan, sehingga utilisasi kapasitas produksi dan perencanaan investasi menjadi lebih terjaga," ungkap Shinta, dihubungi Liputan6.com, Sabtu (21/2/2026).

Berita selengkapnya baca di sini

Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) yang membatalkan kebijakan tarif global pemerintah Amerika Serikat memunculkan dinamika baru dalam perdagangan internasional.

Kebijakan tarif 10% yang sempat diumumkan hanya berlaku selama 150 hari dan masih berpotensi diperpanjang atau direvisi melalui regulasi lanjutan. Di tengah ketidakpastian tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan situasi ini justru bisa menjadi menguntungkan bagi Indonesia. 

“Iya dua-duanya untunglah,” kata Menko Airlangga di Washington DC, Minggu (22/2/2026).

Airlangga menilai, baik skenario tarif 10% berlanjut maupun fasilitas tarif 0% dipertahankan, keduanya tetap membuka ruang keuntungan strategis bagi ekspor nasional.

Ia menjelaskan Indonesia telah menandatangani perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat. Namun, perjanjian tersebut baru akan efektif setelah melewati masa 60 hari, termasuk proses konsultasi masing-masing negara dengan lembaga legislatifnya.

Artinya, masih ada ruang waktu bagi kedua pihak untuk melakukan pembahasan lanjutan. Pemerintah Indonesia pun terus berkoordinasi dengan otoritas perdagangan Amerika, termasuk USTR, sembari menunggu keputusan kabinet AS terhadap negara-negara yang sudah menandatangani kesepakatan.

Berita selengkapnya baca di sini