Usai Viral, DS Penerima LPDP Setuju Kembalikan Dana Beasiswa Beserta Bunganya

• Apa penyebab polemik mantan penerima beasiswa LPDP ini?
• Apa tindakan yang akan diambil terhadap suami DS terkait dana LPDP?
• Mengapa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sangat menyayangkan kejadian ini?

Baca artikel ini 5x lebih cepat

Liputan6.com, Jakarta - Baru-baru ini viral polemik mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS yang viral setelah pamer paspor Inggris anaknya dan mengatakan "cukup saya WNI, anak jangan". 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sangat menyayangkan kejadian tersebut terjadi. Selain itu, Purbaya turut menyayangkan bahwa suami DS, yaitu AI, belum menuntaskan kewajiban pengabdiannya yang menjadi salah satu persyaratan dalam program LPDP.

Purbaya mengungkapkan Direktur Utama LPDP telah berkomunikasi dengan pihak keluarga penerima beasiswa. Dari komunikasi tersebut, yang bersangkutan disebut telah menyatakan kesediaan untuk mengembalikan dana yang digunakan.

“Pak Dirut LPDP sudah bicara dengan suami dan dia sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai dari LPDP termasuk bunganya. Saya harapkan ke depan, teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, jangan menghina-hina negara,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (23/2/2026).

Meskipun begitu, Purbaya belum mengetahui berapa besaran dana yang harus dikembalikan dan pihaknya masih menghitung besaran dana dan bunganya.

“Nanti, belum tau tuh lagi dihitung, tapi saya sih minta dengan bunganya. Blacklist tuh artinya nanti dia nggak bisa kerja lagi dengan berhubungan pemerintah disini, selama saya disini. Atau di blacklist,” ujar Purbaya kepada wartawan usai Konferensi Pers.

Purbaya menyatakan pemerintah menyayangkan kejadian tersebut dan akan menegakkan aturan yang berlaku di LPDP agar pihak yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya kepada LPDP.

Menjawab pertanyaan soal sanksi blacklist dan pengembalian bunga, Purbaya menegaskan penghitungan bunga masih dilakukan, namun ia meminta pengembalian dilakukan berikut bunganya. Ia juga menjelaskan makna blacklist yang dimaksud.

Purbaya menekankan dana LPDP bersumber dari pajak masyarakat dan sebagian dari utang negara yang dialokasikan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM). Karena itu, setiap penerima beasiswa diminta menjaga komitmen dan tanggung jawab atas fasilitas yang diterima. 

Sebelumnya, baru-baru ini viral polemik mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS yang viral setelah pamer paspor Inggris anaknya dan mengatakan "cukup saya WNI, anak jangan". Menanggapi viralnya kasus ini, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi dengan menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan aturan yang berlaku.

Dia menuturkan, pemerintah menyayangkan adanya dugaan penyalahgunaan dana maupun sikap yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan pemberian beasiswa. Ia memastikan pihak terkait akan diminta menyelesaikan tanggung jawabnya kepada LPDP.

"Pada dasarnya begini, hal seperti itu yang kami sesalkan. Jadi kami akan menegakan aturan yang ada di LPDP sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya ke LPDP,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (23/2/2026).

Ia mengungkapkan Direktur Utama LPDP telah berkomunikasi dengan pihak keluarga penerima beasiswa. Dalam pembicaraan tersebut, disebutkan adanya kesepakatan untuk mengembalikan dana yang telah digunakan beserta bunganya.

"Pak Dirut LPDP sudah bicara dengan suami dan dia sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai dari LPDP termasuk bunganya. Saya harapkan ke depan, teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, jangan menghina-hina negara,” katanya.

Purbaya menegaskan dana LPDP berasal dari pajak masyarakat dan sebagian dari utang negara yang dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM). Karena itu, ia mengingatkan para penerima beasiswa agar tidak menyalahgunakan fasilitas tersebut maupun merendahkan negara.

Ia juga menyampaikan peringatan tegas bahwa pemerintah akan mempertimbangkan langkah blacklist di seluruh instansi pemerintah terhadap pihak yang dinilai melanggar komitmen dan etika penerima LPDP.

Komisi X DPR RI buka suara atas polemik mantan penerima besiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS yang viral setelah pamer paspor Inggris anaknya dan mengatakan "cukup saya WNI, anak jangan".

Komisi X meminta LPDP untuk memperkuat aturan, khususnya pembinaan dan pengawasan pascastudi untuk memastikan komitmen kebangsaan penerima tetap terjaga. Penguatan tidak hanya sekadar tambahan aturan akibat sifat reaktif. Akan tetapi, penguatan pada nilai kebangsaan, pengawasan kewajiban pascastudi, dan transparansi kontribusi penerima beasiswa.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan bahwa isu tersebut harus disikapi dengan bijak, namun tetap dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara.

"Sebagai Ketua Komisi X DPR RI, saya memandang isu ini harus disikapi dengan kepala dingin tetapi tetap dalam kerangka kepentingan bangsa," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (23/2/2026).

Hetifah menegaskan, LPDP adalah instrumen strategis untuk menciptakan sumber daya manusia unggul. Apalagi dananya dari publik, yang tentunya memiliki ekspektasi kepada penerima agar punya komitmen kebangsaan yang kokoh.

"LPDP adalah instrumen strategis negara untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul. Dana yang digunakan berasal dari dana publik, sehingga secara secara moral dan politik ada ekspektasi kuat dari masyarakat agar penerimanya memiliki komitmen kebangsaan yang kuat," kata dia.

Menurut Hetifah, pernyataan alumni LPDP tersebut memunculkan sensitivitas di kalangan masyarakat. Narasi tersebut muncul di tengah harapan ke penerima beasiswa untuk kembali dan berkontribusi kepada negara dan bangsa. Pernyataan tersebut dinilai menjauhkan diri dari semangat kebangsaan serta menimbulkan kekecewaan.

"Ini harusnya dipahami sebagai alarm sosial, bukan semata-mata serangan personal," ucapnya.

Meski begitu, Hetifah menilai status kewarganegaraan anak adalah ranah keluarga dan hak personal. Ia menyebut negara hanya perlu fokus pada kontraktual penerima beasiswa.

"Yang menjadi fokus negara adalah apakah penerima beasiswa memenuhi seluruh kewajiban kontraktualnya, kembali dan mengabdi sesuai ketentuan. Di situlah titik akuntabilitasnya," tegas Hetifah.