Atur Peran Masing-Masing K/L, Perpres Tata Kelola MBG Sedang Disiapkan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan aturan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperkuat tata kelola pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan juga Rancangan Perpres Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Gizi Nasional (BGN)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat implementasi kebijakan lintas kementerian/lembaga, agar program MBG dijalankan secara terukur dan kolaboratif.

"Kementerian PANRB memastikan tata kelola bisa dilaksanakan secara seksama. Karena dalam pelaksanaan MBG itu ada dua hal utama, yaitu pemberian makan bergizi gratisnya, dan bagaimana dukungan ekosistemnya dari kementerian serta lembaga," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11/2025).

Melalui penyempurnaan tata kelola dan penguatan kelembagaan, Kementerian PANRB juga memastikan setiap tahapan penyelenggaraan MBG berjalan efektif, terukur, dan berdampak.

"Kita ingin memastikan tata kelola program MBG ini berjalan efektif dari pusat hingga daerah, karena di situlah hasil nyata akan dirasakan masyarakat," sambung Rini.

Rini menuturkan, rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola MBG sedang disiapkan sebagai instrumen utama untuk mengatur keterpaduan antarinstansi dari perencanaan hingga pengawasan. 

Perkuat Sistem Pendukung

Melalui rancangan tersebut, tata kelola MBG tidak hanya mengatur mekanisme pemberian makanan bergizi, tetapi juga memperkuat sistem pendukung seperti infrastruktur, kemitraan, serta koordinasi lintas sektor. 

Kementerian PANRB juga mendorong penguatan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pelaksana yang memiliki mandat strategis dalam penyediaan dan distribusi makanan bergizi. Salah satu fokusnya, memperkuat Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (KPPG) agar benar-benar menjadi ujung tombak pelaksanaan program MBG di daerah.

"KPPG harus menjadi motor utama di daerah. Dengan memperkuat fungsi dan kapasitasnya, akuntabilitas bisa meningkat, layanan menjadi lebih dekat dengan masyarakat, proses pencairan anggaran lebih cepat, dan pengawasan semakin jelas," imbuh Rini.

Ia menambahkan, penguatan kelembagaan dilakukan melalui penataan struktur organisasi BGN dan pembagian peran yang lebih terarah di setiap lini pelaksana. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan penguatan unit pelaksana teknis di daerah diharapkan mempercepat layanan sekaligus meningkatkan transparansi.

"Penataan kelembagaan ini bukan sekadar restrukturisasi, tapi upaya agar setiap bagian bekerja lebih efektif. Kita ingin tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan mampu memastikan kebijakan gizi nasional benar-benar sampai kepada masyarakat," terangnya.

Rini juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pengawasan dan pelaksanaan program. Kepala BGN diminta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam aspek pengawasan kesehatan, BPOM dalam mutu dan keamanan pangan, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama untuk pelaksanaan MBG di satuan pendidikan.

"Tata kelola yang baik bukan hanya soal prosedur, tapi tentang bagaimana koordinasi bisa berjalan cepat dan tepat. Kuncinya ada pada kolaborasi antarinstansi dari pusat hingga daerah," pungkas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan telah ditunjuk menjadi ketua tim koordinasi penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tim koordinasi harian akan menghelar rapat setiap hari dalam mengawal program MBG.

Usai ditunjuk jadi Ketua Tim Koordinasi MBG, Zulkifli akan membentuk pelaksana harian. Nantinya, Badan Gizi Nasional (BGN) akan memimpin pelaksanaannya. Mengingat lagi, ada sejumlah target yang perlu dicapai.

"Kita akan membentuk besok pelaksana harian. Jadi disini tiap hari nanti akan memonitor pelaksanaan MBG ini," kata Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Dia merujuk pada beberapa aspek. Di antaranya soal target penerima MBG sebanyak 82,9 juta orang. Dalam rapat harian nantinya, akan dibahas berbagai permasalahan, termasuk hambatan dalam mencapai target tersebut.

"Kalau belum mencapai 82,9 juta kenapa? Kalau ada masalah dimana? Pendek kata nanti harian ya kita akan terus melakukan evaluasi agar program yang paling penting di pemerintah kita ini, ini bisa terlaksana dengan baik," jelas dia.

Adapun, saat ini MBG telah menjangkau 39,2 juta orang penerima. Hal ini dipenuhi dari 13.347 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan jadi ketua tim koordinator pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya meminimalisasi hambatan program tersebut.

Hal itu diungkap Menko Zulkifli usai rapat koordinasi tentang program MBG. Dia bilang, program MBG terus disempurnakan seiring waktu.

"Tadi kita bahas, sekarang ini harus sempurna. Pemerintah terus-menerus melaksanakan perbaikan-perbaikan agar tidak ada masalah lagi ya. Maka pertama dibentuk tim koordinasi, saya diminta (menjabat) ketua tim," kata Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Susun Organisasi

Dia menjelaskan, ada tiga Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken. Pertama, soal Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG tadi yang dikepalai Zulkifli Hasan.

Kedua, Keppres mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, dan ketiga, Keppres tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja atau Kelembagaan Badan Gizi Nasional. Satu Keppres terakhir ini masih perlu dirapatkan kembali.

"Tim koordinasi sudah, tata laksana sudah, tinggal struktur organisasi ya. Karena ada perlu penambahan yang salah satu atau tidak, itu lagi dirapatkan, minggu depan kita akan selesaikan ya," jelas Menko Zulkifli.