Bahlil: Hilirisasi Berkeadilan jadi Wujud Sila Kelima Pancasila

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam pengelolaan sektor pertambangan dan hilirisasi nasional. Menurutnya, manfaat dari kegiatan hilirisasi harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat di daerah, bukan hanya oleh pusat atau investor besar.

Dalam pandangan Bahlil, hilirisasi yang berkeadilan adalah bentuk nyata dari implementasi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pemerintah berkomitmen mendorong kolaborasi lintas pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat lokal.

“Hilirisasi ke depan, itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah, masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,” ujar Bahlil saat menjadi pembicara dalam Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 (JGF 2025) yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Bahlil mencontohkan keberhasilan hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang mampu mengubah wajah perekonomian daerah. Kedua provinsi tersebut mencatat pertumbuhan ekonomi hingga 20 persen — jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 6 persen.

“Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Dan kalau ini konsisten kita lakukan, Insya Allah kita akan menuju kepada apa yang sudah ditargetkan, untuk kita menjadi salah satu negara yang GDP (Gross Domestic Product) kita masuk 10 besar pada 2045,” ungkapnya.

Lebih jauh, Bahlil menjelaskan bahwa hilirisasi tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan nilai tambah ekonomi semata, melainkan juga upaya membangun kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Pemerintah, kata dia, terus berupaya memastikan agar kegiatan ekonomi di daerah tidak berhenti begitu tambang selesai beroperasi.

Saat ini, Kementerian ESDM tengah menyiapkan peta jalan hilirisasi pascatambang. Peta jalan tersebut mencakup rencana pengembangan industri baru di wilayah pascatambang, agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berlanjut secara berkelanjutan.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem industri yang kuat, mandiri, dan berkeadilan, sekaligus menjadi fondasi penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi di berbagai daerah.