Dituding Cawe-Cawe Kementerian Lain, Menkeu Purbaya Bilang Begini

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya tidak sedang "cawe-cawe" dalam urusan kementerian atau lembaga lain, meski aktif mendorong percepatan belanja pemerintah. 

Ia menekankan, langkah tersebut semata-mata untuk memastikan ekonomi tetap bergerak di tengah tekanan yang sedang dihadapi masyarakat. 

"Bukan saya cawe-cawe ya. Kamu perlu apa?Saya bantu biar cepat. Tapi sebagian orang bilang itu cawe-cawe. Tapi enggak, enggak cawe-cawe Saya enggak ikut campur kebijakan mereka,” kata Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom INDEF, di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Menurut dia, tugas utama pemerintah saat ini adalah menjaga agar perekonomian tidak semakin lesu. Ia mengakui, dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat mulai merasakan kesulitan nyata karena perlambatan ekonomi. 

Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan berfokus memperbaiki manajemen keuangan dan arus kas agar belanja negara bisa tersalurkan lebih cepat dan efektif.

"Yang penting belanjanya diserap waktu tepat sasaran,” ujarnya.

Ala Purbaya Atur Perekonomian RI

Purbaya menyebut, percepatan belanja pemerintah menjadi langkah penting untuk menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat tahun ini. 

Ia mengaku belum melakukan ekspansi besar-besaran, tetapi lebih memilih kebijakan “counter-cyclical” yang hemat tetapi terarah.

"Jadi, kita balik dengan counter cyclical policy yang irit. Jadi saya belum ekspansi betul-betulan. Saya cuma perbaiki manajemen keuangan, manajemen cashflow saya perbaiki, bagian pemerintah yang belanjanya masih lambat saya iimbaulah,” ujarnya.

Purbaya menyadari, langkahnya mendorong kementerian dan lembaga agar mempercepat serapan anggaran menimbulkan persepsi negatif di sebagian kalangan. Namun, ia menegaskan, tidak ada niat untuk mencampuri kewenangan pihak lain.

Ia menjelaskan, percepatan belanja justru menjadi bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan kebijakan fiskal berjalan efektif. Menurut dia, penyerapan anggaran yang lambat akan berdampak langsung terhadap penurunan kepercayaan publik dan potensi meluasnya keresahan sosial.

"Jadi, demo-demo itu menandakan bahwa masyarakat enggak puas ke pemerintah karena ekonominya memburuk,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan alasan tidak menaikkan pajak pasca dirinya dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Kementerian Keuangan pada awal September lalu.

Purbaya mengatakan, hal itu dikarenakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tengah mengalami perlambatan. Menurutnya, perlambatan tersebut tidak semata disebabkan oleh faktor global, tetapi juga akibat kebijakan ekonomi yang kurang tepat sasaran.

"Jadi, ketika ekonomi jatuh seperti itu, kalau kita kenakan pajak dimana-mana semuanya buka countercyclical, itu pro," kata Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom INDEF, di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Bendahara negara ini menyebut, salah satu contohnya adalah kebijakan perpajakan yang tidak menyesuaikan dengan siklus ekonomi. Purbaya menegaskan dirinya tidak akan terburu-buru menaikkan pajak di tengah situasi ekonomi yang lesu. Ia menilai langkah itu tidak akan memberi dampak signifikan bagi pemulihan ekonomi nasional.

"Untungnya saya enggak sebodoh itu agak pintar dikit lah kebijakan procyclical yang saya kerjakan adalah mengoptimalkan semua uang yang ada," ujarnya.

Alih-alih menambah beban masyarakat melalui pajak baru, ia memilih untuk mengoptimalkan dana pemerintah yang sudah tersedia.

Purbaya menyampaikan dari hasil penelusurannya, ia menemukan bahwa pemerintah masih memiliki dana besar yang “menganggur” di bank sentral, jumlahnya mencapai Rp 400 triliun hingga Rp 500 triliun.

Ia pun memutuskan untuk mengeluarkan sebagian dari dana tersebut dan menempatkannya di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Saya balikin Rp 200, orang bilang itu langkah luar biasa, padahal itu gampang ga mikir," pungkasnya.