Indonesia Bisa Contoh Jepang Hadapi Krisis Iklim

Liputan6.com, Jakarta Dunia saat ini tengah menghadapi tantangan global yang dikenal sebagai Triple Planetary Crisis, yakni perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Ketiga krisis tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan pembangunan, tetapi juga mengganggu penghidupan jutaan manusia di seluruh dunia.

Salah satu dampak nyata dari perubahan iklim adalah meningkatnya curah hujan ekstrem yang memicu risiko banjir dan bencana hidrometeorologis lainnya.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq menyebutkan, perubahan iklim, krisis air, urbanisasi yang cepat, dan penurunan kualitas lingkungan bukan hanya isu daerah, tetapi juga tantangan kemanusiaan.

Di Indonesia khususnya, pemerintah daerah memegang peran strategis dalam menjawab isu-isu tersebut, kebijakan desentralisasi telah memberikan kewenangan besar kepada daerah untuk menciptakan kebijakan yang inovatif dan adaptif terutama dalam menyikapi perubahan iklim dan permasalahan lingkungan.

“Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan kapasitas ASN dan tata kelola pemerintahan, LAN terus memperkuat kemitraan dengan berbagai negara, termasuk Jepang. Kerja sama dengan J.CLAIR Singapore telah menjadi salah satu bentuk knowledge partnership yang paling produktif mempertemukan para pemimpin daerah, akademisi, dan praktisi kebijakan publik dari kedua negara untuk belajar dan berinovasi bersama,” ungkapnya, Selasa (28/10/205).

Muhammad Taufiq menegaskan, kerjasama antar pemerintah daerah dan antar negara menjadi pilar penting dalam membangun pemerintahan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi bukan sekadar pilihan, tetapi keharusan untuk dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam berbagai resiko dan perubahan.

Berkaca dari kota Tokyo dan Yokohama di Jepang, Indonesia dapat belajar pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana melalui tata kelola yang terencana, kolaboratif dan berkelanjutan.

“Kekuatannya terletak pada kolaborasi antara pemerintah lokal, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, sementara dari pemerintah daerah di Indonesia seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Bali, kita melihat semangat yang sama, membangun kota yang tangguh melalui partisipasi masyarakat dan inovasi daerah,” ujarnya.

Tokyo sendiri mengembangkan lima langkah utama untuk menghadapi hujan ekstrem, antara lain peningkatan sistem drainase, pengelolaan sungai, pengendalian daerah aliran sungai, pembangunan infrastruktur hijau, serta sistem evakuasi dan informasi risiko.

Sebelumnya, Brasil menaruh harapan besar pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) iklim COP30 yang akan digelar di jantung Amazon bulan depan.

Pemerintah berharap pertemuan ini dapat membuktikan bahwa di tengah dunia yang semakin terpecah, negara-negara masih mampu bersatu menghadapi krisis global yang paling mendesak: perubahan iklim, dikutip dari Channel News Asia, Senin (13/10/2025).

Namun, ambisi besar itu dihadapkan pada berbagai tantangan — mulai dari absennya Amerika Serikat, menurunnya minat politik terhadap aksi iklim, hingga harga akomodasi yang melonjak tajam dan berpotensi menghambat partisipasi negara-negara berkembang.

Sekitar 50.000 peserta diperkirakan akan hadir dalam konferensi dua minggu yang dimulai pada 10 November di Belem, kota yang dikenal sebagai pintu gerbang menuju hutan hujan Amazon.

Belem terletak di salah satu negara bagian termiskin Brasil, dan dipilih langsung oleh Presiden Luiz Inácio Lula da Silva sebagai lokasi yang merepresentasikan pentingnya hutan hujan bagi masa depan planet.

Pada Senin lalu, para menteri iklim dari berbagai negara telah berkumpul di Brasilia untuk mempersiapkan negosiasi intensif menjelang pertemuan tahunan PBB tersebut.

COP30 digelar di tengah kekhawatiran bahwa dunia semakin jauh dari target pembatasan pemanasan global hingga 1,5°C, sebagaimana diamanatkan Perjanjian Paris satu dekade lalu. Dua tahun terakhir tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah, sementara emisi gas rumah kaca dari negara-negara pencemar utama belum menunjukkan tanda-tanda penurunan signifikan.

Presiden Lula, yang rekam jejak lingkungannya masih menuai perdebatan—berhasil menekan deforestasi di Amazon namun juga membuka peluang eksplorasi minyak baru—berjanji bahwa “COP kali ini akan menjadi COP yang jujur.”

“Ini akan menjadi momen bagi para pemimpin dunia untuk membuktikan keseriusan komitmen mereka terhadap planet ini,” ujar Lula dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada 23 September lalu.