Inflasi Pangan Naik, Ekonomi Rumah Tangga Aman?

Liputan6.com, Jakarta - Memasuki akhir 2025, Indonesia menghadapi dinamika harga pangan yang menuntut kewaspadaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi tahunan (YoY) sebesar 2,65 persen pada September 2025, naik dari 2,31 persen di bulan sebelumnya. Kenaikan ini khususnya ditopang oleh lonjakan inflasi pangan.

Sektor makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar dengan inflasi mencapai 5,01 persen (YoY). Didorong oleh kenaikan harga cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras.

"Inflasi pangan adalah sinyal langsung yang dirasakan masyarakat. Ketika harga bahan pokok naik, bukan hanya dapur yang terpengaruh, tetapi juga kestabilan ekonomi rumah tangga," ujar Financial Analyst Finex, Brahmantya Himawan, Rabu (5/11/2025).

Menurut Brahmantya, inflasi bukan sekadar kenaikan harga, melainkan perubahan daya beli uang. Dalam kondisi dimana bunga tabungan tidak mampu menandingi inflasi, masyarakat perlu mulai mengenal instrumen investasi yang dapat menjadi inflation hedge, semisal emas, reksa dana, hingga trading forex .

"Kenaikan harga pangan mendorong pelemahan daya beli. Tetapi bagi trader yang memahami pergerakan nilai mata uang, volatilitas justru dapat menjadi peluang," kata dia.

"Misalnya, ketika inflasi meningkat dan rupiah melemah terhadap dolar AS, peluang trading terbuka untuk melindungi nilai kekayaan," jelas Brahmantya menekankan pentingnya strategi hedging di tengah tekanan inflasi.

Ia lantas menekankan beberapa langkah adaptif bagi masyarakat menghadapi inflasi. Semisal mengubah pola konsumsi dengan memanfaatkan produk lokal dan musiman, menyiapkan diversifikasi pendapatan dan bangun dana proteksi, serta memanfaatkan peluang di pasar keuangan global.

Dengan kondisi inflasi yang tetap terkendali namun berpotensi meningkat dari sisi pangan, ia menekankan edukasi keuangan sebagai kunci untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

"Melawan inflasi bukan berarti menolak perubahan, tetapi belajar menungganginya. Dengan pemahaman finansial dan disiplin, setiap individu bisa menjadikan tantangan ini sebagai kesempatan," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 26 provinsi mengalami inflasi dan 12 provinsi lainnya mengalami deflasi. Secara tahunan pada Oktober 2025 tercatat inflasi sebesar 2,86 persen, secara bulanan 0,28 persen.

"Secara bulanan terdapat 26 provinsi mengalami inflasi dan 12 provinsi mengalami deflasi," kata Deputi Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini dalam konferensi pers BPS, Senin (3/11/2025).

Inflasi tertinggi terjadi di Banten sebesar 0,57 persen, dan deflasi terdalam terjadi di Papua Pegunungan yaitu sebesar 0,92 persen. Untuk rinciannya, yang mengalami inflasi diantaraya Kalimantan Tengah sebesar 0,52 persen, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,49 persen.

Kemudian, Jawa Barat juga mengalami inflasi sebesar 0,45 persen, DI Yogyakarta mengalami inflasi sebesar 0,42 persen, Sumatera Barat inflasinya 0,40 persen, Jawa Tengah juga inflasinya 0,40 persen.

Sementara, Kepulauan Riau inflasinya sebesar 0,36 persen, Kalimantan Selatan juga 0,36 persen inflasinya. Lanjut, Nusa Tenggara Barat inflasinya 0,35 persen, Papua Tengah inflasinya 0,32 perse, DKI Jakarta inflasinya 0,31 persen.

Lalu, daerah Jawa Timur inflasinya sebesar 0,30 persen, Maluku Utara inflasinya 0,29 persen, Lampung inflasinya 0,23 persen, Bengkulu 0,18 persen, Kalimantan Barat 0,17 persen, Bali inflasinya 0,16 persen, Sumatera Selatan 0,13 persen.

Selanjutnya, Aceh mengalami inflasi sebesar 0,12 persen, Sulawesi Utara inflasinya 0,12 persen, Sulawesi Selatan 0,10 persen, Kalimantan Utara 0,08 persen, Sulawesi Tengah 0,05 persen, Papua Selatan inflasinya 0,02 persen, dan Kalimantan Timur inflasinya 0,01 persen.

Provinsi yang megalami deflasi diantaranya Jambi sebesar 0,03 persen, Nusa Tenggara Timur 0,04 persen, Maluku 0,05 persen, Riau 0,06 persen, Papua Barat Daya 0,08 persen, Gorontalo 0,14 persen, Sulawesi Barat 0,18 persen, Papua Barat 0,19 persene, Sumatera Utara 0,20 persen, Papua 0,24 persen, Sulawesi Tenggara 0,58 persen.