Jokowi Buka Suara Alasan Pembangunan Whoosh, Menkeu Purbaya: Ada Betulnya Juga!

Liputan6.com, Jakarta - Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak semata untuk mencari keuntungan finansial, melainkan juga untuk mengatasi kemacetan dan mendorong pertumbuhan wilayah. Pernyataan ini dibenarkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menilai proyek tersebut memang memiliki misi pengembangan kawasan (regional development).

“(Pernyataan Jokowi) ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga kan,” ujar Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, dikutip Rabu (29/10/2025).

Meski begitu, Purbaya mengakui manfaat ekonomi dari proyek ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di sekitar jalur kereta cepat. Saat ini, Whoosh memiliki empat stasiun pemberhentian utama, yakni Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar.

“Mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar tumbuh itu harus dikembangkan ke depan. Jadi ada betulnya,” tambahnya.

Sebelumnya diwartakan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait polemik utang kereta cepat Whoosh. Jokowi disebut-sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas masalah tersebut.

Jokowi mengungkapkan awal mula dibangunnya kereta cepat Whoosh. Dia menyebut, proyek itu berangkat dari kemacetan parah yang sudah melanda Jakarta dan sekitarnya selama puluhan tahun, termasuk Bandung.

"Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah, sudah sejak 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan Jabodetabek kemacetannya parah, termasuk Bandung kemacetannya parah," kata dia kepada wartawan di Solo pada Senin (27/10/2025).

Dalam setahun, lanjut Jokowi, negara mengalami kerugian hingga Rp 65 triliun per tahun khusus di Jakarta. Sementara di Jabodetabek dan Bandung bisa lebih dari Rp 100 triliun.

Untuk mengatasi masalah ini, Jokowi merancang transportasi massal seperti MRT, LRT, kereta cepat Whoosh, kereta bandara, dan KRL agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

"Agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara dan KRL agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik," ucapnya.

Jokowi menegaskan bahwa transportasi massal merupakan layanan publik, bukan bisnis mencari laba. Salah satu keuntungan transportasi massal adalah mengurangi emisi karbon dan mempercewat waktu tempuh masyarakat.

"Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal," tegasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa subsidi untuk proyek transportasi massal bukanlah kerugian, melainkan bagian dari investasi jangka panjang.

"Kayak MRT itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensubsidi Rp 800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus ke (Bundaran) HI," ujar dia.

"Nanti kalau semua rute sudah selesai diperkirakan Rp 4,4 triliun dari itung-itungan kami dulu 12 tahun yang lalu," tambahnya.

Jokowi juga menyoroti dampak positif lain dari pembangunan transportasi massal seperti MRT dan kereta cepat Whoosh. Menurutnya, jumlah penumpang yang terus meningkat menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengubah kebiasaan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum.

"Memindahkan masyarakat, memindahkan orang dari mobil pribadi dari sepeda mobil, motor ke transportasi massal tidak mudah untuk merubah karakter nggak mudah. Tetapi yang kita lihat MRT sukses mengangkut penumpang sejak diluncurkan itu sudah 171 juta penumpang. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang dan yang lain-lainnya," katanya.

Dia menambahkan, pembangunan transportasi massal tak hanya soal mobilitas, tetapi juga membawa efek berganda bagi perekonomian.