Kementerian Keuangan, BI, Danantara jadi Pihak Utama Berpotensi Miliki Saham BEI

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyusun Peraturan OJK (POJK) demutualisasi. Aturan ini akan menjadi landasan perubahan struktur kelembagaan Bursa Efek Indonesia (BEI) dari sistem mutual menjadi demutual.

Selain itu, OJK menyebutkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Danantara Indonesia akan menjadi pihak pertama yang berkesempatan menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Kalau dibaca di peraturan Undang-Undang No 4 Tahun 2026 (UU P2SK), itu ada keterwakilan negara melalui Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Danantara. ini tentu menjadi pihak pertama yang berkesempatan untuk memiliki saham di bursa, lalu private deal diantara mereka,” tutur Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, dikutip dari Antara, Selasa (30/6/2026).

Hasan menuturkan, rancangan POJK demutualisasi pada tahap awal akan menetapkan ketentuan perubahan dari sistem mutual menjadi demutual terhadap BEI.

Dalam proses demutualisasi, Hasan menuturkan, kemungkinan yang akan dilakukan yaitu private deal di antara Anggota Bursa (AB) yang ada, ditambah potensi adanya keterwakilan negara melalui tiga lembaga yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang (UU.

"Yang satu ingin jual, yang satu ingin beli di antara Anggota Bursa (AB) kami persilahkan, karena tidak lagi one share one food atau equal share portion-nya. Jadi, ke depan ini boleh saja ada satu Anggota Bursa punya sedikit, Anggota Bursa lain punya itu lebih banyak, itu dimungkinkan,” ujar Hasan.

Selanjutnya, ia mengatakan ke depan juga terbuka kemungkinan untuk mengundang partisipasi dari berbagai mitra strategis untuk menjadi pemegang saham BEI

“Jadi, tiga komponen ini yang mungkin di tahap awal kami lakukan. Sekali lagi dalam konteks belum IPO, tapi sudah demutualisasi. Sama seperti bursa lain, nanti demutualisasi itu adalah at the later stage,” ujar Hasan.