Menaker Yassierli: Regulasi UMP 2026 Sedang Difinalisasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan pemerintah saat ini menyiapkan regulasi baru terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk 2026.

Ia menegaskan, proses penyusunan aturan tersebut dilakukan dengan hati-hati melalui dialog sosial bersama berbagai pihak terkait.

"UMP progress kita sedang menyiapkan regulasinya, regulasinya seperti apa? Tunggu saja, kita sedang melakukan dialog sosial banyak masukan-masukan dari serikat pekerja, serikat buruh, APINDO," kata Yassierli dalam media briefing: Refleksi Satu Tahun Asta Cita Bidang Ketanagakerjaan, di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Menurut dia, Dewan Pengupahan Nasional saat ini telah menggelar sejumlah rapat untuk memfinalisasi rancangan regulasi tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk membuka hasil finalnya kepada publik pada waktu yang tepat, setelah semua masukan terakomodasi.

"Dewan Pengupah Nasional juga sudah bekerja, ada rapat untuk memfinalisasi regulasinya. Di sini nanti kita akan membuka pada waktunya," ujarnya.

Yassierli menegaskan, pendekatan partisipatif ini penting agar keputusan terkait UMP tidak hanya adil bagi pekerja, tetapi juga realistis dan dapat diterapkan oleh dunia usaha di seluruh provinsi.

Yassierli menyebutkan, regulasi baru UMP untuk 2026 kemungkinan tidak akan berbentuk satu angka pasti seperti sebelumnya, melainkan berupa formula. Rumusan tersebut, kata dia, masih dalam tahap finalisasi sesuai amanat Mahkamah Konstitusi (MK).

"Rumusan draftnya sepertinya, amanat dari MK adalah memberdayakan Dewan Penguapahan Nasional untuk menentukan besaran kenaikan artinya harus ada ruang bagi Depenas dan Dewan Pengupahan provinsi juga," ujarnya.

Yassierli menambahkan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang berlaku saat ini hanya untuk tahun 2025, dengan ketentuan kenaikan sebesar 6,5 persen.

Untuk 2026, akan diterbitkan aturan baru yang menyesuaikan kondisi ekonomi nasional dan daerah. "Itu yang sekarang kita sedang finalisasi. UMP untuk 2026 sedang disiapkan regulasinya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan pembahasan dan perumusan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 dapat diselesaikan pada November mendatang.

"Sekarang masih di bulan Oktober. Kita target sesuai dengan timeline biasanya setiap tahun, ya, di bulan November itu baru nanti kita akan keluar dengan rumusan," kata Yassierli dalam Konferensi Pers di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Menurut dia, tim khusus di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah melakukan kajian menyeluruh mengenai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Proses tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Menaker menegaskan, formula penetapan UMP 2026 akan mempertimbangkan aspek kelayakan hidup bagi para pekerja.

"Kita ingin sebenarnya UMP ini juga memperhatikan standar kehidupan yang layak bagi pekerja itu seperti apa, tapi ini (kajian rumusan) masih berproses," ujarnya.

Menaker Yassierli menambahkan, penyusunan kebijakan ini akan dikawal oleh Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).

"Yang jelas, nanti yang diamanahkan untuk mengawal ini nanti adalah ada Dewan Pengupahan Nasional nanti juga LKS Tripnas (Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional) kemudian nanti akan memfasilitasi bagaimana kemudian kita ingin memastikan dialog sosial itu terjadi," ujarnya.